Oleh : Furkan Y.K
(Mahasiswa Hukum UNW Mataram)
RELEVANSI Peristiwa Donggo 1972 dengan iklim politik Kecamatan Donggo kontemporer justru terletak pada ironi sejarah yang menyakitkan. Jika pada masa lalu masyarakat Donggo tampil sebagai subjek politik yang berani, kritis, dan konfrontatif terhadap ketidakadilan negara, maka hari ini yang tampak adalah kemunduran kesadaran politik yang signifikan.
Politik lokal Donggo kontemporer lebih banyak diwarnai oleh kepatuhan, pragmatisme, dan ketergantungan pada elite kekuasaan, mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Ingatan kolektif tentang perlawanan telah direduksi menjadi narasi seremonial, kehilangan daya kritis, memudarnya kesatuan antar-generasi dan muatan politisnya.
Lunturnya paradigma kritis ini tidak terjadi secara alamiah, melainkan merupakan hasil dari proses panjang depolitisasi generasi muda dan masyarakat umum. Negara pasca-Reformasi, meskipun tampil dengan wajah demokratis, melanjutkan strategi lama Orde Baru dalam bentuk yang lebih halus: bantuan sosial, proyek pembangunan, dan politik patronase.
Di Donggo, relasi kuasa hari ini tidak lagi ditopang oleh laras senjata, tetapi oleh ketergantungan ekonomi dan kedekatan personal dengan elite. Kritik dipersepsikan sebagai ancaman terhadap “akses”, bukan sebagai hak warga negara. Dalam kondisi ini, masyarakat didorong untuk menjadi penerima, bukan penanya.
Perbandingan dengan gerakan yang digagas tokoh-tokoh Donggo masa lalu memperlihatkan jurang moral dan politik yang lebar. Tokoh-tokoh Donggo dahulu menempatkan martabat, keadilan, dan keberanian sebagai fondasi gerakan. Mereka berani berhadap-hadapan dengan negara, meskipun sadar akan risiko kekerasan dan kematian.
Sebaliknya, elit lokal hari ini lebih sibuk mengelola kedekatan dengan kekuasaan, memposisikan diri sebagai broker proyek dan suara, bukan sebagai penjaga nurani kolektif. Politik telah direduksi menjadi urusan transaksi, bukan perjuangan. Pola semacam ini juga telah turun hingga kegenerasi bawah. Prakti-praktik politik belah bambu, politik mennerkam kawan dan politik balas dendam mulai dilahirkan orbitkan.
Yang lebih problematis adalah kemunduran paradigma kritis ini kerap dibungkus dengan dalih “realistis” dan “demi pembangunan”. Kritik terhadap pemerintah dianggap tidak produktif, aksi kolektif dicap mengganggu stabilitas, dan keberanian politik disamakan dengan kenekatan. Narasi ini secara efektif membunuh tradisi perlawanan Donggo dari dalam. Masyarakat diajarkan untuk takut kehilangan bantuan, takut dicoret dari daftar penerima, takut tidak dianggap loyal sebuah politik ketakutan versi baru yang bekerja tanpa kekerasan terbuka, tetapi sama efektifnya dalam membungkam.
Dalam konteks ini, Donggo kontemporer menghadapi bentuk kolonisasi politik internal. Bukan lagi negara pusat yang menindas secara langsung, melainkan elite lokal yang mereproduksi logika kekuasaan dengan wajah kekerabatan dan bahasa pembangunan.
Ingatan tentang Makka, aksi massa, dan keberanian melawan ketidakadilan dipelihara sebagai mitos budaya, tetapi dihindari sebagai inspirasi politik. Sejarah dipuja, tetapi tidak diteladani. Inilah bentuk pengkhianatan paling halus terhadap perjuangan generasi sebelumnya.
Karena itu, membicarakan relevansi Donggo 1972 hari ini bukan hanya soal mengenang tragedi, melainkan soal menantang kenyamanan politik kontemporer. Narasi kritis ini secara sadar bersifat konfrontatif karena stagnasi kesadaran tidak dapat dilawan dengan bahasa yang lunak.
Jika Donggo pernah menjadi simbol keberanian melawan negara otoriter, maka pertanyaan paling tajam hari ini adalah: mengapa di tengah kebebasan formal, keberanian itu justru menghilang? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan apakah Donggo akan terus hidup sebagai sejarah perlawanan, atau hanya menjadi nama tempat yang jinak dalam peta kekuasaan lokal.
Editor : Jelo Sangaji