Oleh: Adhitya Bagus Singandaru
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
Paradigma Pembangunan
Ada kecenderungan yang terus berulang dalam cara kita memaknai pembangunan. Semakin modern sebuah proyek terlihat, semakin mudah pula ia diterima sebagai simbol kemajuan.
Bandara baru, pelabuhan baru, jalan tol, kawasan ekonomi khusus, hingga kini seaplane. Seolah-olah pembangunan selalu identik dengan hadirnya sesuatu yang sebelumnya tidak ada.
Padahal, pembangunan tidak pernah berhenti pada apa yang dibangun. Ia selalu diuji oleh satu pertanyaan yang jauh lebih sederhana, apakah kehidupan masyarakat yang paling dekat dengan proyek tersebut benar-benar menjadi lebih baik?
Baca Juga: Proyek Seaplane Batujai Tuai Penolakan
Pertanyaan itu menjadi relevan ketika Pemprov NTB mendorong pengoperasian seaplane di Bendungan Batujai, sebagai bagian dari pengembangan konektivitas antarpulau dan pariwisata premium.
Dari sudut pandang transportasi, gagasan tersebut memiliki logika yang mudah dipahami.
Kedekatan Batujai dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid memungkinkan wisatawan yang datang dari Bali atau kota-kota lain melanjutkan perjalanan menuju Gili Tramena, Teluk Saleh, Pulau Moyo, maupun destinasi eksklusif lainnya dengan waktu tempuh yang lebih singkat.
Namun, logika transportasi tidak selalu identik dengan logika pembangunan wilayah. Sebuah lokasi dapat menjadi pilihan terbaik bagi pesawat untuk mendarat, tetapi belum tentu menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat untuk membangun masa depannya.
Yang hingga kini masih memerlukan jawaban bukanlah mengapa Batujai dipilih sebagai lokasi operasional seaplane, melainkan bagaimana masyarakat Batujai akan memperoleh manfaat yang sepadan dengan perubahan yang harus mereka hadapi.
Pemerintah telah menyampaikan berbagai peluang ekonomi baru, mulai dari pemberdayaan UMKM hingga pemanfaatan eceng gondok sebagai produk bernilai ekspor.
Seluruh gagasan tersebut tentu layak diapresiasi sebagai ikhtiar membuka sumber pertumbuhan baru. Namun, dalam kebijakan publik, janji bukanlah bukti.
Ukuran keberhasilan sebuah pembangunan terletak pada kemampuan negara menunjukkan bahwa manfaat yang dijanjikan benar-benar lebih besar daripada biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat.
Baca Juga: Warga Lingkar Bendungan Batujai Tolak Seaplane, Tuntut Transparansi dan Kepastian Perut
Bagi masyarakat di dusun-dusun yang mengelilingi Bendungan Batujai, perairan bendungan bukan sekadar hamparan air yang dapat dialihfungsikan mengikuti kebutuhan investasi.
Ia merupakan ruang hidup yang telah membentuk ritme ekonomi keluarga selama bertahun-tahun. Di sanalah jaring ditebar, ikan ditangkap, dan penghasilan harian diperoleh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Karena itu, ketika sebagian nelayan menyampaikan keberatan terhadap rencana pengoperasian seaplane, yang sedang mereka pertahankan sesungguhnya bukan sekadar lokasi mencari ikan.
Mereka sedang mempertahankan kepastian atas sistem penghidupan yang telah mereka pahami, kuasai, dan wariskan lintas generasi.
Persoalan tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi pilihan antara menerima atau menolak investasi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap perubahan fungsi ruang telah didahului oleh perhitungan yang transparan mengenai konsekuensi ekonominya.
Jika sebagian kawasan bendungan akan dimanfaatkan sebagai lintasan lepas landas dan pendaratan pesawat, maka pemerintah semestinya terlebih dahulu mampu menjelaskan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi aktivitas penangkapan ikan, pendapatan rumah tangga nelayan, serta biaya penyesuaian yang harus mereka tanggung.
Tanpa penghitungan semacam itu, ruang publik hanya disuguhi narasi mengenai manfaat proyek, sementara biaya sosialnya tetap berada dalam wilayah asumsi.
Baca Juga: Pembangunan Dermaga Seaplane Batujai Molor
Sesungguhnya, Batujai bukanlah sebuah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari pola pembangunan yang telah lama membentuk arah kebijakan pariwisata di NTB.
Dalam dua dekade terakhir, wajah pembangunan daerah berkali-kali ditandai oleh proyek-proyek yang memiliki daya tarik simbolik tinggi seperti kawasan ekonomi khusus, sport tourism, berbagai ajang internasasional, pariwisata premium, hingga kini seaplane.
Masing-masing tentu memiliki nilai strategisnya sendiri. Namun, muncul satu pertanyaan yang jarang memperoleh perhatian yang sama besarnya, apakah antusiasme menghadirkan proyek-proyek baru tersebut telah diimbangi dengan kesungguhan memperkuat fondasi ekonomi lokal yang selama ini menopang kehidupan masyarakat?
Sebab, masalah terbesar pembangunan sering kali bukan terletak pada proyek yang dipilih, melainkan pada cara berpikir yang melahirkan pilihan tersebut.
Ketika keberhasilan pembangunan lebih mudah diukur dari sesuatu yang tampak secara fisik daripada sesuatu yang menguat secara sosial dan ekonomi, proyek-proyek yang spektakuler akan selalu terlihat berhasil, bahkan sebelum manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Baca Juga: Ada Peluang Hilirisasi Eceng Gondok di Hub Seaplane Batujai
Ketika Investasi Tidak Otomatis Menjadi Pembangunan
Pembangunan wilayah tidak ditentukan oleh seberapa besar investasi yang berhasil didatangkan, melainkan oleh seberapa jauh investasi tersebut mampu menggerakkan ekonomi yang telah hidup di wilayah tempat ia dibangun.
Dalam literatur ekonomi pembangunan, Albert O. Hirschman menyebut proses ini sebagai economic linkages.
Sebuah investasi baru hanya akan menghasilkan pembangunan apabila mampu menciptakan keterkaitan dengan aktivitas ekonomi lain di sekitarnya.
Pemasok lokal bertambah, jasa pendukung berkembang, usaha kecil memperoleh pasar baru, kesempatan kerja meluas, dan pendapatan masyarakat berputar lebih lama di wilayah tersebut. Dengan kata lain, nilai sebuah investasi tidak berhenti pada infrastruktur yang dibangun, tetapi pada ekosistem ekonomi yang berhasil dihidupkannya.
Dalam perspektif tersebut, pertanyaan yang paling penting bukanlah berapa besar investasi yang ditanamkan atau secanggih apa teknologi yang digunakan. Pertanyaannya adalah, di manakah keterkaitan ekonomi itu akan terbentuk?
Pertanyaan ini menjadi sangat relevan ketika pemerintah menjelaskan bahwa Bendungan Batujai akan berfungsi sebagai titik lepas landas dan pendaratan sebelum wisatawan melanjutkan perjalanan menuju Gili Tramena, Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan berbagai destinasi premium lainnya. Jika fungsi utamanya memang sebagai simpul konektivitas, maka Batujai sesungguhnya lebih dekat dengan karakter ruang transit daripada ruang destinasi.
Baca Juga: Kain Tenun Batujai, Simbol Identitas dan Penggerak Ekonomi
Perbedaan antara ruang transit dan ruang destinasi bukan hanya persoalan istilah, melainkan persoalan ekonomi. Destinasi membuat wisatawan tinggal lebih lama, menggunakan akomodasi lokal, membeli makanan, menyewa transportasi, menikmati atraksi, serta membelanjakan uangnya di berbagai sektor. Sebaliknya, ruang transit hanya menjadi tempat perpindahan.
Semakin singkat waktu yang dihabiskan wisatawan di suatu lokasi, semakin kecil pula peluang uang berputar di ekonomi lokal. Konektivitas memang mempercepat perpindahan manusia, tetapi tidak secara otomatis memperpanjang siklus ekonomi di wilayah yang dilewatinya.
Karena itu, pemerintah semestinya tidak hanya menjelaskan bagaimana wisatawan akan datang ke Batujai, tetapi juga bagaimana uang mereka akan tinggal di Batujai.
Berapa lama rata-rata wisatawan diproyeksikan berada di kawasan bendungan sebelum melanjutkan perjalanan?
Aktivitas ekonomi apa yang secara realistis akan mereka lakukan selama berada di sana? Berapa proporsi barang dan jasa yang akan dipasok oleh masyarakat lokal dibandingkan oleh perusahaan dari luar daerah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah bentuk skeptisisme terhadap investasi, melainkan prasyarat dasar untuk menilai apakah sebuah proyek benar-benar memiliki multiplier effect bagi wilayah tempat ia berada.
Baca Juga: Jaga Konektivitas Wilayah, Dinas PUPRPKP NTB Tangani Titik Longsor di Lombok Barat
Pengalaman berbagai negara kepulauan menunjukkan bahwa keberhasilan membangun konektivitas premium tidak pernah hanya ditentukan oleh keberadaan moda transportasi yang canggih.
Di Maladewa, misalnya, seaplane berkembang karena kondisi geografis berupa gugusan atol yang membuat banyak resor tidak dapat dijangkau melalui transportasi darat.
Namun, tantangan terbesar yang terus dihadapi pemerintah Maladewa bukan lagi bagaimana membawa wisatawan menuju resor, melainkan bagaimana memastikan agar manfaat ekonomi pariwisata tidak berhenti di kawasan resor itu sendiri.
Berbagai kajian menunjukkan bahwa isu utama yang terus menjadi perhatian adalah keterhubungan antara industri pariwisata dengan tenaga kerja lokal, pemasok domestik, usaha kecil, dan komunitas di pulau-pulau tempat masyarakat tinggal.
Dengan kata lain, bahkan di negara yang menjadikan seaplane sebagai bagian dari sistem transportasi wisatanya, persoalan utama tetaplah bagaimana membangun linkages, bukan sekadar membangun konektivitas.
Perspektif inilah yang tampaknya masih belum memperoleh ruang yang memadai dalam diskursus publik mengenai Seaplane Batujai. Perdebatan sejauh ini lebih banyak berkisar pada aspek teknis penerbangan, besaran investasi, atau potensi peningkatan citra pariwisata NTB.
Padahal pertanyaan yang jauh lebih mendasar justru belum banyak diajukan, apakah proyek ini memang dirancang untuk membangun sistem ekonomi baru di Batujai, atau hanya membangun jalur yang memungkinkan wisatawan lebih cepat meninggalkan Batujai menuju destinasi lain?
Perbedaan antara keduanya tampak sederhana, tetapi di situlah sesungguhnya batas antara investasi yang menghasilkan pertumbuhan dan investasi yang menghasilkan pembangunan.
Baca Juga: Ekonomi NTB Terus Menguat, Pariwisata dan Daya Beli Petani Meningkat
Biaya Sosial yang Tak Terlihat
Apabila pertanyaan mengenai manfaat ekonomi masih menyisakan ruang untuk diperdebatkan, maka persoalan mengenai biaya sosial justru telah hadir sejak proyek ini mulai direncanakan.
Setiap perubahan fungsi ruang selalu menghasilkan pihak yang memperoleh manfaat dan pihak yang harus menanggung biaya penyesuaiannya.
Dalam banyak kasus, kedua kelompok tersebut bukanlah orang yang sama. Mereka yang menikmati manfaat sering kali berada di tempat yang berbeda dengan mereka yang harus menanggung konsekuensi langsung dari perubahan tersebut.
Dalam konteks Batujai, konsekuensi itu tidak berhenti pada kemungkinan berkurangnya ruang tangkap nelayan. Yang dipertaruhkan adalah sebuah sistem penghidupan yang telah terbentuk melalui pengalaman panjang masyarakat dalam memanfaatkan bendungan sebagai sumber nafkah sehari-hari.
Mata pencaharian bukan sekadar pekerjaan yang dapat diganti melalui pelatihan singkat atau program pemberdayaan.
Di dalamnya terdapat pengetahuan mengenai musim, perilaku ikan, jaringan pemasaran, hubungan sosial antarnelayan, hingga mekanisme saling membantu yang tumbuh selama bertahun-tahun.
Ketika ruang hidup berubah, maka yang berubah bukan hanya cara masyarakat memperoleh pendapatan, melainkan keseluruhan sistem yang selama ini membuat kehidupan mereka dapat berlangsung.
Baca Juga: Pesona Kampung, Magnet Baru Pariwisata: Ubah Pola Pikir Warga Desa
Karena itu, gagasan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan eceng gondok patut dipandang sebagai peluang, tetapi belum dapat diposisikan sebagai jawaban.
Tidak ada yang meragukan bahwa eceng gondok dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi, bahkan memiliki peluang memasuki pasar ekspor apabila dikelola dengan baik.
Namun, keberhasilan sebuah rantai nilai baru tidak diukur dari kemungkinan produknya terjual, melainkan dari kemampuannya memberikan tingkat pendapatan, kepastian pasar, distribusi risiko, serta posisi tawar yang setidaknya setara dengan sistem ekonomi yang sedang digantikannya.
Sampai hari ini, ruang publik lebih banyak mendengar bahwa pasar akan dibuka, tetapi belum memperoleh penjelasan mengenai bagaimana risiko kegagalan pasar tersebut akan ditanggung apabila harapan itu tidak terwujud.
Inilah perbedaan mendasar antara peluang dan kepastian. Nelayan memperoleh pendapatan dari aktivitas yang telah mereka kuasai dan lakukan setiap hari, dengan seluruh ketidakpastian alam yang telah mereka pahami selama bertahun-tahun.
Sebaliknya, industri kerajinan berbasis eceng gondok merupakan sistem ekonomi yang sama sekali berbeda. Ia bergantung pada keberlangsungan permintaan pasar, standar kualitas, jaringan distribusi, keberlanjutan pembeli, hingga dinamika perdagangan yang berada di luar kendali masyarakat.
Baca Juga: Perluas Jejaring ke ASEAN dan Asia Timur, QRIS Antarnegara Kini Jadi Model Konektivitas Regional
Dengan kata lain, yang sedang dipertukarkan bukan sekadar jenis pekerjaan, melainkan tingkat kepastian ekonomi yang menopang kehidupan sehari-hari.
Dalam ilmu ekonomi, setiap kebijakan publik memang mengandung trade-off. Tidak ada pembangunan yang sepenuhnya bebas dari biaya sosial. Namun, sebuah trade-off hanya dapat dibenarkan apabila manfaat yang diterima masyarakat terbukti lebih besar daripada biaya yang mereka tanggung.
Persoalannya, pada proyek Seaplane Batujai keseimbangan tersebut masih belum terlihat. Manfaat ekonomi yang dijanjikan masih berada pada ranah proyeksi, sementara risiko yang harus dihadapi masyarakat muncul sejak proyek mulai dijalankan.
Ketika manfaat masih bersifat prediktif, sedangkan biaya sosial telah menjadi kenyataan, maka yang sesungguhnya terjadi bukanlah transformasi ekonomi, melainkan pemindahan risiko dari negara kepada masyarakat.
Karena itulah masyarakat Batujai sesungguhnya tidak sedang mempertanyakan keberadaan investasi, teknologi, ataupun kemajuan.
Mereka sedang mempertanyakan sesuatu yang jauh lebih mendasar, mengapa mereka diminta melepaskan sistem penghidupan yang telah terbukti menopang kehidupan sehari-hari demi sebuah sistem ekonomi baru yang keberhasilannya masih harus dibuktikan?
Pertanyaan tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap perubahan. Justru sebaliknya, ia merupakan prasyarat agar perubahan yang terjadi benar-benar dapat disebut sebagai pembangunan, bukan sekadar pergantian aktivitas ekonomi yang seluruh risikonya dibebankan kepada masyarakat lokal.
Siapa Menanggung Risiko Pembangunan?
Tanggung jawab pemerintah sesungguhnya jauh lebih besar daripada memastikan pesawat dapat lepas landas dan mendarat dengan aman.
Tanggung jawab yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada Bendungan Batujai tidak menjadi kelompok yang harus menanggung seluruh risiko dari sebuah kebijakan publik.
Beban tersebut tidak dapat dipindahkan kepada masyarakat melalui optimisme, narasi investasi, ataupun janji bahwa manfaat ekonomi akan hadir dengan sendirinya.
Dalam negara yang menempatkan pembangunan sebagai instrumen kesejahteraan, setiap perubahan yang mengorbankan sistem penghidupan masyarakat terlebih dahulu harus dibuktikan akan menghasilkan kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya.
Karena itu, beban pembuktian sesungguhnya berada pada pemerintah, bukan pada masyarakat. Pemerintah perlu menunjukkan secara terbuka bagaimana perubahan fungsi Bendungan Batujai akan memengaruhi pendapatan nelayan, bagaimana risiko ekonomi akan dikelola selama masa transisi, bagaimana masyarakat akan dilibatkan dalam rantai nilai yang baru, serta indikator apa yang akan digunakan untuk menilai bahwa kehidupan mereka benar-benar menjadi lebih baik.
Tanpa ukuran yang jelas, masyarakat diminta menerima sebuah pertukaran yang seluruh biayanya telah nyata, sementara manfaatnya masih berada dalam wilayah proyeksi.
Baca Juga: Pemprov NTB Fokus Pembangunan Pariwisata Berkualitas, Gubernur NTB Audiensi dengan Chain of Deeds
Pertanyaan berikutnya bukan lagi apakah investasi ini layak secara teknis atau menguntungkan secara komersial. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah desain kelembagaan yang menyertainya telah disusun untuk memastikan manfaat ekonomi benar-benar mengalir kepada masyarakat lokal.
Siapa yang akan menjadi pemasok barang dan jasa? Apakah koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha lokal memperoleh posisi yang nyata dalam rantai pasok? Apakah terdapat kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal, skema local procurement, atau mekanisme yang memastikan sebagian nilai tambah tetap tinggal di Batujai?
Tanpa instrumen semacam itu, harapan bahwa manfaat investasi akan menyebar dengan sendirinya tidak lebih dari sebuah asumsi. Pengalaman pembangunan di banyak tempat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berubah menjadi pembangunan wilayah apabila institusi yang menghubungkan keduanya tidak pernah dibangun.
Mungkin seaplane benar-benar akan memperkuat konektivitas pariwisata NTB. Mungkin pula investasi yang masuk akan membuka peluang ekonomi yang selama ini belum pernah ada. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan masa depan secara mutlak.
Namun justru karena masa depan selalu mengandung ketidakpastian, pembangunan tidak boleh meminta masyarakat yang paling terdampak menjadi pihak pertama yang menanggung seluruh risikonya.
Dalam setiap proyek pembangunan selalu ada pihak yang menikmati manfaat lebih cepat dibandingkan pihak lain. Investor memperoleh kepastian usaha.
Wisatawan memperoleh kemudahan akses. Pemerintah memperoleh capaian pembangunan yang dapat ditunjukkan kepada publik. Ukuran keberhasilan sebuah pembangunan bukanlah seberapa cepat manfaat itu dinikmati oleh para pemenangnya, melainkan seberapa baik negara melindungi kelompok yang harus menanggung biaya penyesuaiannya.
Baca Juga: Manfaat Desa Wisata, Peluas Lapangan Kerja
Pada akhirnya, perdebatan mengenai Seaplane Batujai bukanlah perdebatan tentang pesawat amfibi. Ia adalah perdebatan mengenai bagaimana kita mendefinisikan pembangunan.
Apakah pembangunan cukup diukur dari bertambahnya infrastruktur, meningkatnya investasi, dan cepatnya mobilitas wisatawan? Ataukah pembangunan seharusnya diukur dari menguatnya kemampuan masyarakat mempertahankan kehidupan yang layak tanpa kehilangan ruang hidup yang selama ini menjadi sandaran mereka?
Cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan bukan hanya masa depan Batujai, tetapi juga arah pembangunan Nusa Tenggara Barat pada tahun-tahun yang akan datang.
Sebab pada akhirnya, sejarah pembangunan jarang mengingat berapa banyak proyek yang berhasil dibangun. Sejarah lebih sering mengingat apakah pembangunan itu meninggalkan masyarakat yang lebih berdaya, atau sekadar meninggalkan bangunan yang tampak megah.
Dan sebelum baling-baling pertama berputar di atas Bendungan Batujai, mungkin itulah pertanyaan yang paling layak dijawab terlebih dahulu.
Editor : Akbar Sirinawa