Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran, Dosen, Peneliti Sosial dan Kebijakan Publik, dan Konsultan Komunikasi
Pelantikan Lalu Muhamad Iqbal sebagai Gubernur NTB ke-9 pada 20 Februari 2025 menjadi titik tolak pergeseran paradigma kepemimpinan di Bumi Gora. Sebagai sosok yang lahir dari rahim karier diplomatik panjang di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Iqbal membawa gaya tata kelola yang kontras dibandingkan pendahulunya yang berakar dari politisi lokal murni.
Kemenangan duet Iqbal-Dinda pada Pilkada 2024 dengan perolehan 1.163.194 suara atau 41,15 persen memberikan mandat elektoral yang sah dan meyakinkan. Namun, setahun lebih memegang tampuk kekuasaan, sang Gubernur kini berdiri di persimpangan jalan yang penuh dengan anomali struktural serta tekanan politik yang menuntut kalkulasi super-presisi.
Ketegangan yang mengemuka di pertengahan 2026 berpusat pada spekulasi mengenai keinginan gubernur untuk menduduki pucuk kepemimpinan partai politik di tingkat provinsi. Isu ini nampaknya bukan hanya desas-desus kosong, tapi sebuah respons logis atas kebuntuan komunikasi politik yang kerap menghambat interaksi antara eksekutif dan legislatif.
Dalam sistem presidensialisme lokal yang berlaku, kepala daerah tanpa kendali atas fraksi di DPRD akan selalu rentan terhadap penyanderaan kebijakan anggaran dan legislasi. Tanpa jangkar struktural, setiap langkah strategis pemerintahan mudah dieksploitasi oleh kelompok oposisi sebagai alat untuk mendelegitimasi kepemimpinan.
Dilema Iqbal semakin rumit karena posisinya sebagai kader istimewa Partai Gerindra yang KTA-nya ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Prabowo Subianto. Di permukaan, ia adalah aset strategis, namun di lapangan, ia tidak memegang kendali atas struktur partai.
DPD Gerindra NTB saat ini secara de facto masih dikuasai oleh Lalu Pathul Bahri, Bupati Lombok Tengah yang memiliki akar rumput sosiologis sangat kokoh. Kondisi ini melahirkan dua skenario politik, yakni perebutan paksa kursi Ketua DPD Gerindra atau pelarian taktis ke partai lain, seperti Partai Demokrat misalnya.
Upaya untuk mengambil alih DPD Gerindra NTB, yang kini juga diincar oleh figur seperti Lalu Gita Ariadi dan mantan Kapolda NTB Irjen Pol. Purn. Hadi Gunawan, dipandang sebagian kalangan sebagai langkah yang berisiko tinggi. Secara aturan internal, Gerindra tidak mengenal mekanisme Musyawarah Daerah atau pemilihan terbuka, sehingga hak prerogatif mutlak ada di tangan DPP di Jakarta.
Lebih jauh, kepengurusan di bawah Lalu Pathul Bahri dinilai sangat solid dengan rekam jejak historis yang panjang. Mengganti pimpinan daerah secara tergesa-gesa dikhawatirkan memicu friksi internal yang dapat melumpuhkan mesin partai saat dibutuhkan untuk mengamankan stabilitas daerah.
Opsi menyeberang ke Partai Demokrat sebagai sekoci alternatif juga tidak luput dari tantangan. Meski posisi Plt Ketua DPD Demokrat NTB yang kosong bisa menjadi ruang masuk yang dinamis, loyalitas ideologis dan emosional Iqbal kepada Prabowo Subianto menjadi penghalang moral yang sulit ditembus.
Fungsionaris internal kedua partai bahkan membantah keras wacana perpindahan tersebut karena dianggap tidak memahami kedalaman hubungan antara gubernur dan elite DPP Gerindra. Loyalitas ini menjadi pengikat moral yang sangat kuat bagi seorang diplomat yang memahami hierarki kepartaian.
Dinamika ini terjadi di tengah upaya keras Gubernur melakukan reformasi birokrasi dan penyehatan fiskal yang kerap dianggap tidak populis. Duet Iqbal-Dinda secara sadar memilih jalan kebijakan pembangunan jangka panjang ketimbang langkah-langkah kosmetik yang memanjakan publik.
Pada awal 2026, rotasi besar-besaran pejabat eselon II dan III dilakukan untuk memastikan mesin pelayanan publik bekerja tanpa beban utang budi politik. Kebijakan ini diperkuat dengan penerapan kontrak kinerja ketat yang dihubungkan dengan evaluasi kepuasan masyarakat.
Di bidang keuangan, pemerintahannya mencatatkan prestasi monumental. Untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir, NTB terbebas dari seluruh beban utang belanja kontraktual masa lalu. Dari total utang Rp380 miliar pada 2024, lebih dari Rp210 miliar berhasil dilunasi pada 2025.
Efisiensi dilakukan dengan memangkas pos belanja operasional non-prioritas yang selama ini memboroskan anggaran hingga Rp18 miliar per tahun. Namun, kebijakan pengetatan ini berdampak pada penyusutan postur APBD 2026 sebesar 11,47 persen atau Rp745 miliar dibandingkan APBD Perubahan 2025.
Penyusutan ini dipicu oleh merosotnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengurangan dana transfer pusat. Kondisi fiskal yang menantang ini tentu memberikan tekanan lebih pada efektivitas eksekusi anggaran.
Situasi ini memicu gelombang kritik tajam dari anggota legislatif, terutama terkait lonjakan SiLPA tahun 2025 yang meroket hingga 157,05 persen mencapai Rp431,01 miliar. DPRD mendesak pemprov agar lebih adaptif dan memiliki pola pikir kewirausahaan dalam mengeksekusi program.
Kritik parlemen tersebut menjadi bukti nyata bahwa tanpa proteksi politik yang kuat, kegagalan teknis birokrasi akan mudah digoreng menjadi isu politik untuk menyerang legitimasi sang Gubernur. Padahal hubungan yang harmonis dengan legislatif adalah prasyarat mutlak stabilitas pemerintahan.
Dalam perbandingan modalitas, Iqbal sebenarnya memiliki posisi tawar yang jauh lebih dominan dibandingkan kandidat lain di mata DPP Gerindra. Kontrol atas birokrasi provinsi dan legitimasi kemenangan pilgub menjadikannya aset politik yang krusial untuk mengamankan dominasi partai pada pemilu-pemilu mendatang.
Namun, memilih pendekatan kepemimpinan struktural dengan memaksakan diri menjadi ketua partai akan menuntut biaya operasional yang sangat mahal. Selain itu, ini akan mengotak-kotakkan gubernur ke dalam faksi tertentu.
Langkah ini juga berpotensi merusak hubungan harmonis dalam koalisi besar pendukungnya, yakni KIM Plus, seperti Golkar yang menaungi Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri atau Dinda. Menjaga soliditas koalisi adalah kunci utama keberlanjutan pemerintahan.
Alih-alih menjadi ketua partai, pendekatan figur transenden yang akomodatif-profesional tampak lebih rasional. Dengan menjadi pemimpin milik semua elemen masyarakat, beban pemeliharaan infrastruktur partai bisa diserahkan sepenuhnya kepada ketua partai koalisi.
Dengan begitu, fokus gubernur tetap murni pada pembangunan dan rakyatnya, penyelesaian masalah krusial, dan penyehatan keuangan daerah. Strategi ini menuntut kemampuan bernegosiasi tingkat tinggi secara berkala dengan para ketua umum partai politik di Jakarta.
Gubernur harus mampu meyakinkan mereka bahwa kesuksesan kinerja di daerah akan membawa dampak positif bagi citra partai di tingkat nasional. Dengan begitu, tiket pencalonan kembali pada 2029 dapat diamankan tanpa harus membebani diri dengan administrasi kepartaian lokal.
Melihat ke depan, peta kontestasi Pilkada 2029 diproyeksikan akan tetap mempertahankan ketegangan geopolitik tradisional antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Memproyeksikan kekuatan masa depan ke hari ini sangat penting dalam menyusun strategi pertahanan politik.
Rival tangguh seperti mantan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dengan basis massa PKS yang militan di Sumbawa, Sitti Rohmi Djalilah dengan dukungan ormas NWDI yang solid di Lombok Timur, serta Lalu Pathul Bahri yang berpotensi menjadi penantang mandiri, merupakan ancaman nyata yang harus diantisipasi.
Kelangsungan kekuasaan Iqbal pada 2029 sangat bergantung pada keberlanjutan kemitraannya dengan Indah Dhamayanti Putri. Umi Dinda bukan hanya wakil, tapi representasi kebangsawanan kultural dan politik di Bima-Dompu yang berfungsi mengunci lumbung suara di Pulau Sumbawa bagian timur.
Segala bentuk keretakan dalam aliansi ini akan langsung dimanfaatkan oleh penantang untuk memecah basis sosiologis eksekutif. Oleh karena itu, menjaga keutuhan duet Iqbal-Dinda adalah harga mati dalam peta jalan menuju periode kedua.
Sebagai kesimpulan, Iqbal tidak dituntut untuk memegang tongkat komando partai di tingkat provinsi. Menjadi ketua partai lokal justru kontraproduktif, membebani Gubernur dengan logistik yang tinggi, mempersempit ruang bermanuver di antara mitra koalisi, serta memicu friksi yang tidak perlu.
Modalitas terbaik bagi Iqbal adalah mempertahankan posisinya sebagai figur profesional dan transenden, sembari terus mengonsolidasikan kinerja pemerintahan yang mampu meningkatkan kepuasan publik secara nyata. Kinerja yang terbukti akan menjadi daya tawar tertinggi di hadapan partai politik.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berciri komando, jaminan dukungan untuk periode kedua pada 2029 akan jauh lebih mudah didapat melalui pembuktian loyalitas kinerja di daerah serta jalur komunikasi tingkat tinggi langsung ke DPP Gerindra di Jakarta.
Dengan fokus bekerja untuk rakyat NTB, melunasi beban masa lalu, dan merawat hubungan harmonis dengan seluruh pimpinan partai koalisi, fondasi kekuasaan akan menjadi jauh lebih kokoh.
Ini adalah jalan paling rasional dan strategis untuk memenangkan kembali mandat kepemimpinan di Bumi Gora pada pertarungan elektoral mendatang.
Pada akhirnya, kesuksesan kepemimpinan tidak diukur dari jabatan struktural dalam partai politik, tapi dari keberhasilan dalam memimpin rakyat dan membawa daerah menuju kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik. Ketajaman intuisi politik yang dipadukan dengan profesionalisme birokrasi akan menjadi kunci emas bagi masa depan politik seorang Lalu Muhamad Iqbal.
Bagi setiap pemimpin daerah, tantangan akan selalu ada. Namun, kemampuan untuk meredam kebisingan politik dengan capaian-capaian nyata adalah cara paling elegan dan strategis untuk membungkam para oposisi dan memperkuat legitimasi kepemimpinan di mata masyarakat luas.
Perjalanan hingga 2029 masih panjang, namun langkah-langkah yang diambil hari ini akan menjadi penentu. Stabilitas, sinergi, dan fokus pada visi jangka panjang adalah pilar utama yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh demi kemajuan NTB yang lebih gemilang. (*)
Editor : Kimda Farida