LombokPost - Rakyat Korea Utara mungkin sering mimpi jadi orang Indonesia, negeri nan besar yang kini boleh melenggang bangga di jalan raya yang bernama demokrasi. Apalagi setelah Kim Jong Un, secara defacto telah menempatkan dirinya sebagai diktator paling "edan" sedunia.
Saya membayangkan andai "di sana tempat lahir beta", mungkin saya termasuk golongan orang-orang yang tidak boleh memiliki sepeda motor karena saya bukan petinggi partai. Jangan harap pula bisa 'medsosan' sebebas ini karena di sana internet itu haram, atau paling tidak makruh tahrim kecuali bagi orang-orang tertentu. Dan demi alasan nasionalisme, anda bahkan tak punya hak untuk memotong rambut dengan sembarang mode. Ada aturannya. Haha, gila kan ya?
Rakyat Korut pasti tidak pernah membayangkan konsekuensi berkendara di jalan besar demokrasi sebagaimana Indonesia kini. Apalagi kalau 'driver' nya - mungkin presiden, gubernur, bupati, camat, lurah sampai RT/RW - suka panikan dengan penumpang yang doyan gaduh. Kendaraan bisa nabrak-nabrak, hidung kendaraan bisa penyok, dan sudah tentu dada akan terasa amat nyeri tersentak stang setir. Dan yang paling mencemaskan, seluruh bagian mobil akan terancam disintegrasi yang sangat serius.
Baca Juga: Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu NTB Sebut Hanura Paling Siap Hadapi Verifikasi Pemilu 2029
Dulu, di zaman Orba kita juga suka berandai-andai: Andai kita seperti Amerika yang rakyatnya merdeka lahir bathin, yang tidak perlu cemas dengan UU subversi misalnya, atau seperti negeri-negeri lain yang selalu tampak hebat, karena negeri sendiri sudah terlanjur kita stigmakan tertinggal dalam segala macam peradaban terutama demokrasi. "Aku malu jadi orang Indonesia" kata penyair Taufiq Ismail.
Praetorianisme ala Orba yang maha-koersif itu telah menempatkan sebagian otak kita ke dalam "inferiority complex" yang akut. Nyaris mustahil membayangkan jika hari ini kita boleh bicara apa saja, dengan cara bagaimana saja dan untuk tujuan apa saja.
Namun setelah mendapatkan seratus persen dari kebebasan itu, perilaku kita ternyata nyaris sama persis dengan Ikaros, karakter dalam mitologi Yunani yang masyhur itu. Ikaros malang, yang telah begitu lama memendam hasrat untuk merdeka karena begitu lama terpasung di sebuah pulau antah berantah yang sepi. Setiap hari ia berdoa supaya Tuhan memberinya sepasang sayap, ia ingin terbang dan keluar secepatnya dari pulau itu. Tuhan mengabulkan permintaannya, Ikarospun segera terbang dengan penuh euforia kebebasan. Ia terbang tinggi, terus meninggi sampai akhirnya mati oleh panas matahari yang tak dapat ia elakkan. Euforia telah membunuhnya!
Baca Juga: Pilkada Langsung Hidupkan Demokrasi Lokal, Begini Pandangan Akademisi NTB Pascaputusan MK
Pada bagian paling nikmat dari demokrasi ini, kok rasanya kita susah sekali mencapai titik kulminasi. Akhlak komunikasi kita tak kunjung membaik. Kita semakin susah menemukan ungkapan-ungkapan metaforistik dalam diksi-diksi komunikasi kita dengan sesama anak bangsa. Padahal dalam tata krama nusantara, metafora tidak saja menjadi faktor estetis yang mempertinggi nilai rasa suatu ungkapan, tapi juga menjadi faktor etis yang khas menggambarkan karakteristik ketimuran. Perhatikan bagaimana pantun-pantun Melayu dan tembang-tembang yang sarat dengan ungkapan metaforistik dan kinayah (sindiran) meskipun konteksnya adalah kritik-kritik sosial.
Dalam banyak kajian tentang Teknik Negosiasi-khususnya bisnis-yang pernah saya dalami di Fakultas Ekonomi dulu, saya menangkap bagaimana pilihan-pilihan diksi ini menjadi pembeda yang cukup jelas antara style Barat dan Timur di meja perundingan. Dapat saya tarik suatu kesimpulan, atau minimal sebuah premis mayor bahwa tata krama dengan segala atribut verbal dan perilaku yang membentuk definisi operasionalnya telah mengidentifikasi manusia Timur dan Barat. Dalam hal ini jika boleh dikatakan Timur memiliki nilai yang lebih positif, meskipun perspektif yang lebih fragmatis mungkin memandangnya peyoratif dari sisi efektivitas.
Hari ini boleh jadi kita tengah dihadapkan pada ironi, ketika riuh-rendah perdebatan kita di ruang publik nyaris dipenuhi diksi-diksi kata yang sarkastik, tajam dan menusuk, dialog kita dipenuhi luka-luka dan hasrat yang besar untuk saling menyakiti. Kebebasan berpendapat sebagai bagian paling nikmat dari demokrasi itu sepertinya telah keluar dari pakem tata krama nusantara dan justeru menjadi hambatan besar dalam proses rekonsiliasi.
Baca Juga: Sekolah Demokrasi KPU Sasar Pemilih Rentan dan Pemula
Khalifah Harun Al-Rasyid, salah seorang khalifah dari dinasti Abbasiah pernah menolak ketika seseorang menawarkannya sebuah nasehat kebenaran yang hendak disampaikannya dengan cara yang kasar. Beliau berkata, "Aku tidak sejahat Fir'aun dan kamu tidak mungkin seluhur Musa dan sebaik Harun, maka bagaimana aku bisa menerima kebenaran yang kamu sampaikan dengan cara kasar itu, sedang Allah saja memerintahkan Musa dan Harun untuk menasehati Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut, "Faqûlâ lahû qaulan layyinan".
Kelembutan yang dalam akhlak perilaku Nusantara banyak diekspresikan dengan metafora-metafora dan kinayah itu adalah kerinduan tak tertahankan, melebihi kerinduan Ikarus-Ikarus di masa Orde Baru dulu.
Andai saja saya berkesempatan ngopi bareng dengan orang-orang Korea Utara itu, saya akan katakan bahwa kebebasan itu kadang-kadang tampak "manis-manis tandur gunung", manis dibayangkan, tapi getir jika menyentuh lidah. Jika di negeriku yang seratus persen rakyatnya mengakui eksistensi Tuhan ini saja sampai 26 tahun masih gaduh saling caci maki, bagaimana dengan negerimu? (*)
Editor : Redaksi Lombok Post OnlineSumber : Lombok Post