Pada koran ini ia membeberkan tiga alasan utama. Pertama, sekolah vokasi membutuhkan lahan pengembangan dan penyediaan sarana atau fasilitas pembelajarannya lebih banyak dan luas.
”Makanya sampai sekarang, kita belum bisa mengembangkan SMKN 1 Mataram, dengan kor yang ada saat ini, tak ada tempat membangun, tak ada tempat taruh alat,” terang dia.
Setiap pembaharuan data pokok pendidikan (dapodik), SMKN 1 Mataram kerap mengusulkan berbagai fasilitas. Seperti ruang praktik, dapur, hingga toko mini. Namun, jarang disetujui Kemendikbud Ristek, lantaran kurangnya ketersediaan lahan.
”Pusat selalu yang ditanya terlebih dulu, sekolah punya luas lahan berapa? Ya tidak ada, karena semuanya sudah mentok, di sekelilingnya jalan raya,” ujar pria bergelar doktor ini.
Tentu pihaknya tidak menginginkan, kejadian seperti ini terus berlanjut. Karena akan menghambat. Maka tim Dikbud NTB melakukan survei. Sehingga diputuskan ditukar ke SMAN 9 Mataram.
”Secara kebetulan, sekolah (SMAN 9 Mataram, Red) adalah eks gedung SMKN 8 Mataram dulu. Jadi setelah kami survei bersama kepala bidang, maka ini cocok kita kembangkan SMKN 1 Mataram,” jelas dia.
Alasan kedua adalah, zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). SMAN 9 Mataram kata Aidy, sejatinya mengakomodir calon peserta didik yang ada di wilayah utara dan tengah Kota Mataram. Namun ternyata sudah diwakili SMAN 6 Mataram dan SMAN 7 Mataram.
”Jadi kebutuhan masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di SMA pada zona tersebut, sudah diwakilkan oleh dua sekolah tadi,” tegasnya.
Sementara, wilayah seperti Pagutan, Pagesangan dan Cakranegara, memiliki pilihan SMA yang masih terbatas.
”Sehingga, saya bermaksud ingin memecah kebuntuan, yang terjadi di SMAN 1, SMAN 2, dan SMAN 5 Mataram selama PPDB, dengan hadirnya SMAN 9 di tengah ibu kota, kami back up,” sambungnya.
Alasan terakhir, terkait fasilitas. Aidy menyebut, SMA tidak memerlukan banyak fasilitas pendukung pembelajaran. Kebutuhan utama hanya perpustakaan dan laboratorium komputer, serta MIPA saja.
”Dengan demikian, tepatlah SMAN 9 Mataram dan SMKN 1 Mataram tukar tempat, kita harus mencari solusi agar anak terfasilitasi belajarnya dan masyarakat terlayani,” ujarnya.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, ia mengakui sudah menghadap pimpinan. ”Pesannya, tetap mengacu ke aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB H Lalu Muhammad Hidlir meminta kepala sekolah berkoordinasi. Terutama dengan guru dan komite sekolah. ”Untuk menentukan kesiapan mereka,” ujarnya. (yun/r9)
Editor : Wahyu Prihadi