LombokPost-Halalbihalal yang dirangkai pisah kenang fungsional perencana diadakan Musyawarah Kerja Tenaga Administrasi Sekolah (MKTAS) Kabupaten Lombok Timur di Tetebatu.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB H Aidy Furqan dan jajarannya.
Wakil Ketua MKTAS Kabupaten Lombok Timur Lalu Lukman Hairi menuturkan, pada kegiatan tersebut kepala Dikbud NTB H Aidy Furqan menyarankan agar MKTAS Lotim tetap melakukan silaturahmi antarfungsional perencana.
Paling tidak enam bulan sekali para tenaga kependidikan ini berkumpul melakukan diskusi terakit tugas dan fungsinya.
”Kita diminta membaur dengan guru dan kepala sekolah,” ucap Lukman.
Disamping itu, MKTAS diminta mempererat silaturahmi dengan jajaran Dikbud NTB.
”Fungsional perencana yang punya kendala dalam tugasnya dengan kepala sekolah diminta melapor ke Dikbud NTB,” kata Lukman.
Orgnisasi di bawah naungan Dikbud NTB diminta untuk berbagi pengalaman. Mempererat kekeluargaan dengan Dikbud NTB.
”Kami minta sekolah yang tidak punya fungsional perencana atau masih PTT (pegawai tidak tetap) agar dibuatkan SK oleh kepala sekolah,” pintanya.
Saat ini kata dia, penjabat gubernur belum bisa mengangkat tenaga kependidikan.
Oleh sebab itu, PTT diminta untuk bersabar.
Ketua MKTAS Kabupaten Lombok Timur Lalu Wildan mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan MKTAS Lotim. Namun karena masih bulan syawal dan ada dua orang fungsional perencana purna tugas 2024 maka diundang Dikbud NTB.
”Pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi,” katanya.
Halalbihalal dirangkai pisah kenang dua orang fungsional perencana terkesan unik. Karena 36 SMA/SMK/SLB negeri di Lotim tergabung dalam MKTAS Lotim.
”Beda dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK pisah. Kalau kita di MKTAS gabung,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut pihaknya sengaja menghadirkan kabid Pembinaan SMA.
Kemudian kabid Pembinaan SMK, kabid GTK, dan kabid Pembinaan Pendidikan Khusus (PK) Dikbud NTB. Sehingga para fungsional perencana di masing-masing satuan pendidikan bisa menyampaikan persoalan dan hal urgent di kepala bidang masing-masing.
”Ada tiga fungsional perencana yang tidak hadir pada kegiatan tersebut,” ucapnya.
Turut disinggung soal rencana pengangkatan PTT menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia mengatakan, pihaknya tidak ada kewenangan.
Ia hanya bisa mengusulkan dan data PTT pada 30 November 2023 sudah terkunci.
”Data ini sudah terkunci. Jadi mengenai kapan diangkat tergantung pemprov,” pungkasnya. (jay/r9)
Editor : Redaksi Lombok Post