LombokPost- Isu mengenai praktik percaloan jabatan Kepala Sekolah (Kasek) di sejumlah sekolah yang mengalami kekosongan mulai mencuat.
Oknum-oknum tak bertanggung jawab diduga menawarkan posisi Kasek kepada para guru atau Plt Kepala Sekolah dengan imbalan sejumlah uang.
Menanggapi informasi meresahkan ini, Kepala Cabang Dinas (KCD) Mataram-Lombok Barat (Malomba) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Mujahidin angkat bicara.
Mujahidin menyarankan agar guru atau Plt Kasek yang didatangi oleh calo semacam itu untuk tetap bersikap tenang dan menerima dengan baik (memfasilitasi) pertemuan tersebut.
Namun ia menegaskan bahwa secara institusi, Gubernur tidak memiliki 'orang' atau calo Kepala Sekolah yang ditugaskan untuk turun ke sekolah-sekolah menawarkan jabatan.
“Kalau ada orang seperti ini pasti ditolak,” tegas Mujahidin.
Ia meminta agar para guru atau Plt Kepala Sekolah lebih waspada terhadap praktik penipuan ini. Mujahidin mengimbau agar mereka tidak mudah percaya pada tawaran semacam itu yang berpotensi merugikan.
“Jangan percaya hal-hal seperti itu,” kata Mujahidin.
Ia juga menyarankan agar pihak sekolah yang menemukan atau didatangi oleh oknum calo tersebut segera berkoordinasi dengan Dikbud NTB untuk ditindaklanjuti.
Soal pengisian jabatan kasek ini, juga menjadi atensi PGRI Kota Mataram untuk level SD dan SMP.
Ketua PGRI Kota Mataram Imam Purwanto mengatakan, sudah cukup lama jabatan kepala sekolah dibiarkan kosong tanpa kejelasan. Padahal Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram melalui bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sudah merencanakan pengisian kasek lowong sejak beberapa tahun lalu.
Namun hingga kini pengisian kepala sekolah masih tertunda. Surat imbauan dari Ditjen GTK Kemendikdasmen terkait penangguhan mutasi guru dan kepala sekolah disebut hanya sebatas imbauan, bukan regulasi resmi.
PGRI Kota Mataram menilai alasan adanya program pembelajaran mendalam, coding, dan AI dalam kurikulum baru seharusnya tidak menghambat pengisian kasek lowong.
“Banyak Plt kepala sekolah sudah menjabat hingga tiga tahun. Ini Plt rasa definitif, dan tentu tidak baik untuk kemajuan sekolah,” tegas Imam, belum lama ini.
Menurutnya, semangat seorang Plt kepala sekolah tidak akan sama dengan kepala sekolah definitif.
Apalagi saat ini ada tujuh jabatan kepala SMP yang lowong, ditambah belasan posisi lagi akan kosong pada akhir tahun, belum termasuk kepala SD yang juga banyak lowong.
Editor : Siti Aeny Maryam