Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengungkap fakta bahwa banyak guru honorer di sekolah swasta Jakarta hanya menerima gaji Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu per bulan.
Angka tersebut disampaikan Ubaid dalam refleksi akhir tahun rapor pendidikan 2025 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/12). Menurutnya, kondisi itu sangat tidak manusiawi, apalagi terjadi di ibu kota negara.
“Kalau dihitung, sopir MBG bisa mendapatkan lebih dari Rp3 juta per bulan. Sementara guru honorer di Jakarta digaji Rp300 ribu sampai Rp400 ribu. Ini Jakarta, bukan daerah terpencil,” ujar Ubaid.
Ironi kian terasa karena profesi guru menuntut kualifikasi pendidikan tinggi. Banyak guru honorer bergelar S1 hingga S2, bahkan telah mengabdi puluhan tahun, namun penghasilannya jauh dari kata layak.
“Lebih rasional mana? Jadi sopir MBG yang tidak perlu sekolah tinggi, atau jadi guru S1–S2 tapi digaji Rp 300 ribu?” katanya.
Ubaid juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai selalu mengulang pola lama: memberi tunjangan dan insentif tanpa menyentuh akar persoalan. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah diterapkan sejak era Susilo Bambang Yudhoyono, berlanjut di masa Joko Widodo, hingga sekarang.
“Pemerintah selalu menjawab dengan tunjangan dan insentif. Itu lagu lama dan tidak menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Masalah paling mendasar, lanjut Ubaid, adalah status kepegawaian guru honorer yang tidak jelas. Tanpa pengakuan resmi dari negara, mereka rentan diberhentikan sewaktu-waktu oleh sekolah.
“Statusnya tidak jelas, tidak diakui negara. Sekolah bisa kapan saja memecat guru honorer yang digaji Rp300 ribu itu,” ujarnya.
JPPI juga menepis anggapan bahwa menyejahterakan guru honorer membutuhkan anggaran besar. Menurut perhitungan mereka, jika guru honorer digaji layak sekitar Rp3–4 juta per bulan, anggarannya bahkan tidak mencapai ratusan triliun rupiah.
“Itu tidak sampai anggaran program MBG satu bulan,” ungkap Ubaid.
Bahkan, kata dia, untuk mewujudkan sekolah gratis bagi seluruh anak Indonesia—baik negeri maupun swasta—dibutuhkan anggaran sekitar Rp75 triliun.
“Itu setara anggaran MBG sekitar dua bulan. Tapi pilihan kebijakan itu tidak diambil,” pungkasnya.
Editor : Marthadi