LombokPost- Upaya meningkatkan mutu pendidikan NTB memasuki fase baru. Pemerintah daerah mulai memprioritaskan penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan penguatan integritas data Dapodik NTB sebagai langkah strategis memperbaiki kualitas pendidikan NTB pada 2026.
Agenda ini merupakan tindak lanjut hasil diskusi kelompok dalam konsolidasi nasional pendidikan yang memetakan berbagai persoalan pendidikan di daerah. Dari pemetaan tersebut, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan perbaikan data Dapodik NTB menjadi persoalan paling mendesak yang harus segera diselesaikan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan NTB.
Pemerintah daerah kini menyusun basis data masalah sebagai rujukan menentukan program prioritas pendidikan tahun 2026. Dengan data yang lebih terukur dan akurat, upaya peningkatan pendidikan NTB diharapkan berjalan lebih tepat sasaran.
Dalam pemetaan tersebut, terdapat lima topik utama yang menjadi fokus perbaikan mutu pendidikan NTB. Yakni sarana prasarana dan tata kelola sekolah, proses pembelajaran dan penilaian, layanan peserta didik, program wajib belajar 13 tahun, serta sistem penjaminan mutu pendidikan.
Namun dari berbagai isu tersebut, persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan validitas data Dapodik NTB menjadi perhatian khusus. Kedua isu ini dinilai berdampak besar terhadap berbagai program pendidikan di daerah.
“Catatan spesifik yang muncul untuk NTB adalah penanganan dan penuntasan Anak Tidak Sekolah serta perbaikan database terkait integritas Dapodik,” ujar Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTB Katman.
Penguatan integritas data Dapodik NTB dinilai sangat krusial. Pasalnya, data ini menjadi dasar berbagai kebijakan pendidikan, mulai dari program revitalisasi sekolah hingga layanan tes kemampuan akademik.
Selain itu, data Dapodik NTB juga menjadi acuan penyaluran berbagai bantuan pendidikan kepada siswa dan sekolah. Jika integritas Dapodik NTB tidak akurat, berbagai program peningkatan mutu pendidikan NTB berpotensi tidak tepat sasaran.
Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan rekapitulasi hasil konsolidasi untuk menentukan skala prioritas program pendidikan. Langkah ini penting karena keterbatasan sumber daya membuat daerah harus memilih persoalan paling mendesak dalam peningkatan pendidikan NTB.
Ke depan, keberhasilan program ini akan diukur melalui peningkatan indikator pendidikan nasional. Target utama pemerintah adalah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK), membaiknya kemampuan literasi dan numerasi, serta menurunnya angka Anak Tidak Sekolah di NTB.
Dengan basis data yang kuat melalui integritas data Dapodik, pemerintah optimistis berbagai program peningkatan mutu pendidikan NTB dapat berjalan lebih efektif.
“Dengan data yang kuat dan integritas Dapodik yang terjaga, upaya mewujudkan pendidikan bermutu di NTB pada 2026 diharapkan bisa tercapai,” pungkas Katman.
Editor : Pujo Nugroho