LombokPost- Efisiensi anggaran pendidikan menjadi tantangan di tengah tuntutan peningkatan kualitas pembelajaran. Guru dituntut semakin adaptif, sementara dukungan anggaran harus diarahkan pada program yang benar-benar berdampak bagi peserta didik.
Tulisan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Prof Dr Nunuk Suryani mengenai Skor Programme for International Student Assessment (PISA) dan Tantangan Guru menjadi momentum untuk melihat persoalan itu secara lebih utuh. Peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan guru yang kompeten, adaptif, dan terus belajar.
Ketua PGRI NTB Yusuf mengatakan, PISA dapat menjadi salah satu gambaran kemampuan peserta didik dalam membaca, matematika, dan sains. Namun, skor PISA tidak semestinya menjadi ukuran tunggal untuk menilai keberhasilan atau kegagalan guru.
Baca Juga: Tiga Medali Emas KS2N Nasional Diborong Santri MA Qamarul Huda Bagu
Mutu pendidikan, menurutnya, dipengaruhi banyak faktor. Mulai kondisi sosial-ekonomi keluarga, budaya membaca, kesehatan dan kecukupan gizi anak, akses buku dan teknologi, sarana sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, pemerataan guru, dukungan orang tua, hingga konsistensi kebijakan pemerintah.
“Guru memang berada di garis depan pembelajaran. Tetapi guru tidak bekerja sendirian,” ujarnya.
Di tengah kebijakan efisiensi, Yusuf menilai anggaran pendidikan harus diarahkan pada belanja yang memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik. Belanja yang tidak berdampak langsung terhadap mutu pendidikan perlu dievaluasi. Sebaliknya, penguatan literasi dan numerasi, pendidikan inklusif, perlindungan anak, peningkatan kompetensi guru, serta pemenuhan sarana dasar sekolah tetap perlu dijaga.
Baca Juga: Pelantikan Kepala Sekolah Mataram Dikebut, CKS Diminta Segera Lengkapi Berkas
“Jangan sampai efisiensi anggaran pendidikan justru memangkas kesempatan guru untuk belajar,” tutur Yusuf.
Keterbatasan anggaran juga bukan alasan menghentikan peningkatan kompetensi guru. Pola pengembangan kompetensi perlu dibuat lebih efektif dan berbasis kebutuhan. Sekolah dapat mengoptimalkan komunitas belajar, sementara KKG dan MGMP diperkuat sebagai ruang berbagi pengalaman sekaligus memecahkan persoalan pembelajaran.
Selain anggaran, beban administrasi guru juga menjadi perhatian. Guru tidak bisa terus diminta meningkatkan mutu pembelajaran jika waktunya banyak tersita untuk mengisi aplikasi, membuat laporan berulang, mengunggah dokumen, dan menjalankan tugas tambahan.
Digitalisasi, menurut Yusuf, seharusnya menyederhanakan pekerjaan guru. Guru perlu memiliki waktu untuk membaca, merancang pembelajaran, melakukan asesmen, memberikan umpan balik, mendampingi siswa, dan mengevaluasi proses pembelajaran.
Baca Juga: Unram-Massey University Perkuat Kerja Sama Internasional, Bidik Food Safety hingga Student Mobility
“Jika mutu pendidikan ingin diperbaiki, waktu profesional guru harus dilindungi,” ucapnya.
Khusus Kota Mataram, efisiensi anggaran perlu dijawab dengan penajaman prioritas. Program pendidikan dapat diarahkan pada penguatan literasi, numerasi, karakter, literasi digital, pendidikan inklusif, serta peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah. Sekolah yang membutuhkan intervensi juga perlu dipetakan berdasarkan data.
“Efisiensi anggaran pendidikan bukan sekadar soal seberapa besar belanja dipotong. Yang lebih penting adalah seberapa tepat anggaran digunakan untuk menjaga mutu pendidikan, memperkuat kompetensi guru, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebab, penghematan yang mengorbankan mutu pendidikan hari ini berpotensi menjadi beban yang jauh lebih besar pada masa depan,” pungkasnya.
Editor : Pujo NugrohoSumber : Lombok Post