“Penanganan pelanggaran Pilkada tetap mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” kata Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggarandan Sengketa (HPPS) Bawaslu Kota Mataram Dewi Asmawardhani, kemarin.
Dewi menegaskan, proses penanganan pelanggaran Pilkada akan dilakukan secara tatap muka langsung. Misalnya, dalam melakukan klarifikasi kepada terlapor maupun pelapor atas kasus dugaan pelanggaran.
Proses klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor tetap dilakukan dalam waktu berbeda. Alias tidak bersamaan untuk menghindari pertikaian. "Tata cara saja yang berbeda. Mungkin dalam satu ruangan itu maksimal ada tiga orang,” terangnya.
Dewi berharap masyarakat bisa berperan aktif melaporkan atau memberikan informasi kepada Bawaslu jika ada dugaan pelanggaran Pilkada Kota Mataram. Saat ini, kata dia, ada dua jenis laporan, yakni secara langsung dan tidak langsung.
Dalam laporan tidak langsung, masyarakat bisa memberikan informasi lewat SMS, WhatsApp, dan sebagainya. “Informasi akan kami tindaklanjuti langsung dengan turun ke lapangan. Apakah yang disampaikan pelapor itu benar adanya atau sekadar informasi basa-basi,” ujarnya.
Ditegaskan, Bawaslu akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal meski di tengah pandemi Covid-19 guna suksesnya Pilkada Kota Mataram. Menurutnya, proses Pilkada serentak di tengah pandemi akan menjadi menarik dan menantang bagi Bawaslu. “Banyak teknik baru yang bisa diterapkan dengan berbagai evaluasi yang dilakukan,” tutupnya. (jay/r3)
Editor : Administrator