Partai Golkar memimpin dengan perolehan 478.115 suara. Sementara itu Gerindra mengejar di peringkat kedua dengan 407,707 suara.
Dengan capaian ini Golkar mengoleksi 10 kursi yang terisi dari delapan dapil se NTB. Dua kursi tambahan diraih di Dapil 6 Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat dan Dapil 2 Lombok Barat-Lombok Utara. Sementara partai Gerindra juga meraih 10 kursi dengan bonus dua kursi di Dapil 2 Lombok Barat-Lombok Utara dan Dapil 7 Lombok Tengah Utara.
Selanjutnya partai PKS meraih 8 kursi. PPP mendapatkan 7 kursi dengan minus satu kursi di dapil 4 Lombok Timur Selatan. Di urutan ke-5 ada partai Demokrat yang meraih 6 kursi. Disusul PKB dan Nasdem yang sama-sama meraih 5 kursi.
Sementara itu PAN dan PDIP sama-sama 4 kursi, Perindo 3 kursi, PBB 2 kursi, dan Hanura 1 kursi. Pantauan Lombok Post, tidak terjadi banyak perubahan signifikan dalam D hasil Kabupaten dengan D hasil Provinsi NTB yang telah ditetapkan berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi dari 5-10 Maret 2024 lalu.
Perubahan hanya terjadi pada perolehan kursi partai Golkar di Dapil 2 Lombok Barat- Lombok Utara yang pada pleno Kabupaten Lombok Barat dan hasil pleno KPU Lombok Utara ditetapkan perolehan 3 kursi untuk Golkar. Namun dalam proses pleno, terdapat penyandingan data yang mengakibatkan perubahan perolehan suara. Hal itu mengakibatkan Gerindra mendapatkan 2 kursi.
Ketua KPU M Khuwailid mengatakan hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Provinsi NTB telah ditetapkan. “Hasil untuk DPRD Provinsi sudah kami tetapkan. Selanjutnya hasil untuk Pilpres, DPD RI, dan DPR RI akan kami serahkan ke KPU RI,” kata Khuwailid.
Sementara itu, Ketua Bawaslu NTB Itratip menerangkan proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi NTB berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ia menegaskan, Bawaslu telah berupaya memastikan kepada seluruh peserta pemilu yang diwakili saksi untuk bersama-sama mengoreksi perolehan suara dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi NTB.
“Karena prinsipnya, rapat pleno terbuka adalah ruang bersama untuk mengoreksi hasil. Sehingga dalam pleno, kami berupaya mengakomodir setiap masukan, laporan, dan keberatan melalui usulan saran perbaikan pada KPU,” jelas Itratip. (tih/r2)
Editor : Redaksi Lombok Post