LombokPost-DPRD NTB mulai membahas 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatifnya. Rapat paripurna pembahasan Raperda inisiatif DPRD NTB itu dimulai dengan rapat penjelasan Rabu (6/11).
Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya yang memimpin rapat paripurna tersebut menerangkan, 6 Raperda inisiasi legislatif tersebut terdiri dari pertama Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB.
Selanjutnya ada Raperda tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Ketiga, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2014 tentang jasa konstruksi.
“Ke empat Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda nomor 4 tahun 2014 tentang pemberdayaan, penyelenggaraan komunikasi dan informatika,” jelas Wirajaya.
Adapun Raperda kelima tentang fasilitas dan kemudahan pajak daerah dan retribusi daerah di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Terakhir, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2018 tentang pengelolaan terminal tipe B.
Wirajaya menegaskan, ke enam Raperda tersebut seperti yang disampaikan Ketua Bapemperda Ali Usman Ahim merupakan Raperda yang diusulkan oleh Bapemperda DPRD NTB periode sebelumnya. Sehingga ke enam Raperda tersebut menjadi prioritas utama.
Selain itu, ia juga memastikan DPRD NTB akan mengalokasikan anggaran untuk Bapemperda. Hal itu ditegaskan menyusul adanya sejumlah masukan dan pertanyaan pada rapat paripurna yang menyangkut soal tidak adanya anggaran untuk Bapemperda di tahun anggaran 2025.
“Tentu ada. Dan hal itu sudah kita jelaskan tadi,” ujar Wirajaya. (tih/r2)
Editor : Redaksi Lombok Post
Sumber : Lombok Post