LombokPost-Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) yang telah ditetapkan KPU NTB sebagai peraih suara terbanyak telah mulai menyusun rencana aksi pemerintahannya.
Hal ini dibutuhkan mengingat waktu pelantikan yang direncanakan awal 2025 mendatang sudah tinggal menghitung hari.
Penggodokan rencana aksi tersebut dilakukan bersama tim transisi. Mengenai langkah yang segera ingin dilakukan Iqbal-Dinda adalah menyehatkan keuangan daerah.
Lalu Iqbal menuturkan upaya menyehatkan kembali APBD dicanangkan harus tuntas di tahun pertama Iqbal-Dinda memimpin.
“Kita cukup prihatin di tahun anggaran 2025, kondisi fiskal kita kurang bagus. Itu pertama yang akan kita benahi, kita akan melihat pos-pos mana yang harus dihemat," kata Lalu Iqbal.
Keuangan daerah tahun anggaran 2025 kata Lalu Iqbal memang sangat memperihatinkan.
Terutama jika melihat belum tuntasnya persoalan hutang yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya.
Bagi Iqbal-Dinda, APBD NTB harus dapat terlepas dari jeratan hutang yang belum pernah direncanakan.
Kata Lalu Iqbal, banyak hutang Pemprov yang sifatnya kontraktual. Hal itu berupa hutang yang tidak terencana. Hal itu terjadi akibat dari kurang baiknya perencanaan.
“Kalau hutang MSI itukan sudah terencana, tapi ini hutang-hutang yang sifatnya kontraktual, cukup banyak, dan itu membebani. Itu yang akan kita selesaikan. Hutang-hutang jangka pendek ini. Tahun pertama kita bereskan," tegasnya.
Lebih jaub dijelaskan, ia tidak ingin menemukan NTB seperti pesawat yang terus menerus mengalami turbulensi.
Sehingga pemerintah mesti dapat hadir untuk memastikan kondisi mesin dan bahan bakar pesawat tercukupi untuk mengatasi gangguan dalam perjalanan.
Ia juga menjabatkan bagaimana di Juni lalu, sisa hutang Pemprov NTB yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp 239 milliar.
“Itulah mengapa kita akan melakukan penghematan, dan itu kita akan mulai dari belanja kepala daerah. Sementara pos belanja gubernur akan kita hemat. Lalu pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu mendesak, kita alokasikan untuk rakyat,” paparnya. (tih/r2)
Editor : Marthadi