LombokPost-Komisi IV DPRD NTB menjadwalkan kembali kunjungannya ke sejumlah lokasi pertambangan. Hal itu dilakukan setelah sebelumnya merencanakan inspeksi mendadak ke sejumlah pertambangan di NTB bulan ini.
“Ternyata kondisi cuaca bulan ini tidak memungkinkan kita untuk naik. Kemarin sempat kita jadwalkan ke Sekotong dan Sumbawa. Namun mobil tidak bisa naik. Karena itu kita jadwalkan ulang,” kata Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim pada Lombok Post.
Melihat jadwal reses yang dalam waktu dekat akan mulai dilakukan, kata Hamdan, pihaknya baru bisa melaksanakan kunjungan pada Maret mendatang. Menurutnya, kunjungan membutuhkan waktu khusus karena mereka menargetkan bisa keliling ke semua tambang, khususnya yang dikelola masyarakat.
“Ini penting. Kita harus keliling untuk bisa melihat langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Tujuannya adalah mendorong sektor pertambangan untuk rakyat,” jelasnya.
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) menjadi salah satu hal yang akan difokuskan komisi IV DPRD NTB tahun ini. Politisi Golkar itu menerangkan, jika Kementerian ESDM mengeluarkan IPR, maka skema yang ingin dibangun adalah dengan membuat koperasi.
“Kalau pun nanti kementerian ESDM mengeluarkan IPR, maka itu sepenuhnya untuk keuntungan rakyat. Kita akan dorong masyarakat untuk membuat koperasi, sehingga pengelolaannya nanti menggunakan manejemen koperasi,” jelasnya.
Langkah untuk turun langsung ke lapangan juga diperlukan guna memahami kondisi yang sebenarnya. Karena Dinas ESDM sendiri sejauh ini dikatakan belum mengantongi data valid terkait jumlah pertambangan rakyat.
Hal senada kembali disampaikan anggota Komisi IV DPRD NTB Abdul Rahim. Menurutnya salah satu tambang emas yang diduga dikelola masyarakat secara ilegal dan sudah berdampak pada kerusakan alam berada di Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa.
Rahim menuturkan, dari laporan awal yang ia kumpulkan, di lokasi tersebut sudah terdapat sejumlah alat berat penambangan.
“Itulah mengapa kami sudah menjadwalkan akan turun langsung ke lokasi penambangan untuk dapat melihat langsung sejauh mana kerusakannya. Selain itu,
ada dugaan tenaga kerja asing juga yang ada di sana,” ungkapnya.
Ia tak menampik, ada banyak penyebab terjadinya bencana banjir yang belakangan marak terjadi di Sumbawa. Namun salah satu yang ia soroti adalah dampak dari penambangan liar.
“Kita tidak boleh menutup mata dengan hal-hal seperti ini. Ini memang tentu ada juga dampak dari maraknya perambahan hutan. Ladang jagung di bukit-bukit dan terutama dampak dari pertambangan. Sehingga semuanya harus kita tertibkan,” jelasnya. (tih/r2)
Editor : Jelo JSumber : Lombok Post