LombokPost – Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB II Abdul Hadi mengingatkan pemerintah untuk memastikan tidak adanya lonjakan harga tiket pada mudik lebaran tahun ini. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, sejak awal Ramadan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait hal itu.
“Kami menekankan agar proses mudik lebaran tahun ini berjalan lancar dan aman. Kita di Komisi V juga terlibat untuk memantau dan mengevaluasi kerja pemerintah dalam memastikan arus mudik ini,” kata Abdul Hadi pada awak media, Rabu (26/3).
Di Indonesia, jumlah masyarakat yang akan mudik tahun diprediksi mencapai sekitar 140 juta orang. Di mana mereka membutuhkan alat transprotasi dan juga infrastruktur yang aman dan nyaman. Terkait infrastruktur merupakan ranah kementerian PUPR. Ia menekankan sejumlah ruas jalan dan jembatan yang baru jadi untuk bisa digunakan demi kelancaran arus mudik warga.
Sementara untuk alat transportasi, mantan anggota DPRD Provinsi NTB itu mengingatkan agar jangan sampai ada lonjakan harga tiket yang menggila. Baik untuk tiket bus, kapal laut, kereta api dan pesawat terbang.
“Ini yang juga kami sangat tekankan pada Kementerian Perhubungan untuk terus dipantau di lapangan. Kalaupun terjadi kenaikan tarif, jangan sampai tidak wajar dan membebani masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan agar jangan sampai ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan sampai ada kasus warga yang kesulitan mudik karena harga tiket yang melonjak tinggi.
Selain harga tiket, ia juga menekankan arus lalu lintas. Terutama dalam menekan angka kecelakaan.
“Walaupun jumlahnya masih banyak, tapi ada penurunan. Kami ingatkan agar posisi ini terus bisa kita tekan dan bisa diperkecil agar kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan warga untuk bertemu dengan keluarga serta masyarakat yang ada di kampung halaman bisa terlaksana dengan baik,” pesannya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya menekankan pemerataan posko terpadu mudik lebaran. Politisi partai Gerindra itu mengingatkan agar jangan sampai posko terpadu hanya simbolis belaka.
“Jadi posko ini harus benar-benar bisa berfungsi sesuai dengan namanya posko terpadu itu. Misalkan ada warga kita yang sudah lama tidak mudik dan tidak tahu jalan mengalami perubahan, petugas di posko ini kita harapkan bisa menyediakan informasi lengkap untuknya,” jelas Wirajaya. (tih/r2)
Editor : Prihadi Zoldic