Ia menilai Pemprov NTB sudah pasti memiliki keinginan yang sama dengan kemauan masyarakatnya.
penyiaran ini semua memberikan dukungan termasuk pemerintah daerah.
"Saya yakin Pak Gubernur tentu mendukung hal ini. Semua kita juga memberi dukungan terhadap apa yang diinginkan oleh saudara-saudara kita di pulau Sumbawa. Dan perjuangan ini sudah lama," kata Akri pada Lombok Post, Minggu (18/5).
Baca Juga: Pansus IV DPRD NTB Pelajari Model Struktur OPD Lombok Utara yang Ramping
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, persoalan yang dihadapi saat ini adalah berlakunya moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).
Hal inilah yang memicu gerakan untuk mendorong pemerintah pusat agar segera mencabut moratorium.
Selain mendorong perwakilan komite percepatan pembentukan PPS di pusat, gerakan di daerah juga penting untuk dilakukan.
Baca Juga: Pansus DPRD NTB Bantah Minta Rapat Pembahasan SOTK di Hotel Mewah
Ia menilai gerakan unjuk rasa tersebut menjadi hal yang wajar.
Namun di sisi lain, gerakan itu juga harus dilakukan dengan penuh pertimbangan.
Salah satunya dengan tidak melakukan aksi blokade yang menyebabkan terhentinya mobilitas masyarakat luas.
Baca Juga: Praktik Percaloan, DPRD NTB Usulkan Seleksi Terbuka Kepala SMA dan SMK
Aksi yang dilakukan warga pulau Sumbawa dari 5 kabupaten/kota pada 15 Mei 2025 lalu menurutnya sudah berjalan baik.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar ke depan tidak lagi melakukan pemblokiran jalan.
Ia khawatir, keinginan luhur masyarakat Pulau Sumbawa terciderai oleh sikap yang seharusnya tidak dilakukan.
"Ini yang kami ingatkan kembali. Bagus berunjuk rasa, tapi jangan sampai melakukan blokade atau pemblokiran jalan yang menyebabkan terganggungnya aktivitas ekonomi masyarakat. Takutnya, masyarakat menjadi antipati terhadap gerakan tersebut," jelas Akri.
Mengenai hal itu, Samudra Putra, Ketua KP4S Kabupaten Bima, sekaligus Koordinator aksi untuk wilayah Dompu, Bima, dan Kabupaten Bima menuturkan jika sampai saat ini terhenti masih menunggu Arah dari pusat.
Sebelumnya mereka merencakan akan turun aksi memblokade jalan selama 5 hari. Namun atas Arah dari KP4S pusat di Jakarta, mereka mundur dan mempersiapkan gerakan berikutnya.
“Sembari menunggu, kami juga memastikan jika aksi yang kami lakukan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Dan kami tegaskan, gerakan ini murni. Tidak ada kepentingan apapun,” jelasnya.
Ia juga menegaskan akan turun dengan jumlah masa aksi yang lebih banyak jika dalam beberapa hari ke depan, belum ada kepastian dari pemerintah pusat. (tih/r2)
Editor : Kimda Farida