LombokPost - Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Pelita Putra menanggapi pertumbuhan ekonomi NTB yang mengalami penurunan signifikan mencapai minus 1,47 persen.
Menurutnya, hal itu disebabkan oleh penyertaan sektor tambang dalam mengukur pertumbuhan ekonomi membuat NTB terlihat tidak stabil secara ekonomi.
Hal tersebut menjadi nampak tak seimbang karena basis ekonomi NTB adalah di sektor pertanian dan pariwisata.
Baca Juga: Tanpa Tambang, Pertumbuhan Ekonomi NTB Tetap Lampaui Bali dan NTT, Ini Penjelasan Lengkap Gubernur
“Oleh karena itu pemerintah pusat dalam RPJMN dan Pemerintah NTB dalam RPJMD menggaris bawahi bahwa untuk mebangun ekonomi NTB harus dimulai dari keuntungan Komparatifnya. Bangun pariwisata KEK Mandalika, dan bangun industri di sektor pertanian,” kata Lalu Pelita Putra.
Politisi PKB itu menuturkan, data BPS menunjukkan, sekitar 36,16 persen penduduk NTB bekerja di sektor pertanian.
Data ini berdasarkan data Sakernas Agustus 2024. Dari data tersebut, terlihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar di NTB.
Baca Juga: Soal Kondisi Ekonomi NTB Minus, Begini Penjelasan Gubernur Iqbal ke Mendagri
“Sebanyak 71,80 persen atau sekitar 2,22 juta orang bekerja di sektor informal, termasuk di sektor pertanian,” jelasnya.
Menurutnya, itulah mengapa pemerintahan Iqbal-Dinda mendorong pengembangan di sektor pertanian dalam draft RPJMD.
“Dengan membangun sektor pertanian, Iqbal-Dinda ingin mensejahterakan masyarakat NTB yang mayoritas adalah petani,” tutur Pelita.
Baca Juga: Pemprov Gerak Cepat Beberkan Alasan Pertumbuhan Ekonomi NTB Minus di Triwulan 1 2025
Dari beragam sorotan atas kondisi ekonomi NTB di triwulan I 2025 dibawah kepemimpinan Iqbal-Dinda, Lalu Pelita menilai Iqbal-Dinda telah berhasil meningkatkan kesejahteraan mayoritas penduduk NTB sebesar 5,57 persen.
“Menyertakan sektor tambang membuat NTB tampak tidak stabil secara ekonomi, padahal sektor pertanian dan pariwisata tumbuh konsisten. Oleh karena itu, indikator non-tambang memberikan gambaran ekonomi yang lebih sehat dan representatif,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Partai Demokrat Abdul Rauf menuturkan kondisi pertumbuhan ekonomi NTB yang mengalami kontraksi minus 1,47 persen.
Ini sebagai cermin atas lemahnya penguasaan daerah terhadap potensi ekonomi yang dimiliki.
“NTB ini sebenarnya kaya akan produksi pertanian seperti jagung, bawang merah, tembakau, hasil laut, dan ternak. Tapi karena tidak ada pengolahan dan industri di dalam daerah, kita hanya jadi penyedia bahan mentah untuk daerah lain. Ini yang membuat ekonomi kita stagnan bahkan menurun,” jelas Abdul Rauf.
Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, ketergantungan NTB terhadap sektor tambang tanpa penopang yang kuat dari sektor pengolahan dan hilirisasi menyebabkan struktur ekonomi daerah sangat rentan.
Itulah mengapa, ia menekankan perlunya pergeseran arah pembangunan ekonomi dari berbasis ekstraksi menjadi berbasis pengolahan.
“Hilirisasi bukan sekadar wacana. Ini harus jadi gerakan nyata. Kita perlu membangun pabrik pakan, sentra pengolahan tembakau, dan industri bawang goreng atau olahan lainnya langsung di sentra produksi. Ini akan menciptakan lapangan kerja, stabilkan harga, dan menjaga nilai tambah tetap di NTB,” pungkasnya. (tih/r2)
Editor : Kimda Farida