LombokPost – Kondisi di internal kantor DPRD NTB sedang panas. Bagaimana tidak.
Kegaduhan terjadi menyusul munculnya dugaan bagi-bagi "uang siluman" ke sesama anggota dewan. Khususnya mereka yang baru pertama kali menjabat atau DPRD baru.
Abdul Rahim, salah seorang anggota DPRD baru mengakui adanya kegaduhan atas isu bagi-bagi uang gelap tersebut.
Mirisnya, dia sendiri mengaku sudah pernah ditawari uang tersebut.
"Saya juga pernah ditawari tapi saya tolak. Sumber uang tidak jelas," tegas Abdul Rahim, Minggu (13/7).
Kabar terkait bagi-bagi uang panas pun menyeruak ke publik.
Awalnya isu itu menjadi kegaduhan di internal saja. Tapi sekarang berkembang liar dan muncul ke publik.
"Tentu sebagai anggota DPRD saya merasa sangat terganggu dengan isu yang tidak sedap ini," tegas Bram, sapaan akrab Abdul Rahim.
Menyikapi kondisi itu, Bram meminta pimpinan DPRD NTB untuk turun tangan.
Pimpinan dewan didesak untuk segera menyikapi kabar miring yang menyangkut perilaku tidak etis anggota dewan yang berkantor di Jalan Udayana itu.
"Saya yakin ini juga sudah didengar oleh pimpinan. Maka saya minta empat pimpinan DPRD jangan diam. Bersikaplah," tegas Bram.
Beredarnya isu miring itu dinilai sangat tidak etis.
Apalagi di tengah bencana banjir yang baru saja melanda warga Kota Mataram dan sebagian wilayah di Lombok Barat.
Nah, dalam suasana masyarakat yang masih berduka atas musibah itu, muncul kabar tidak baik soal perilaku wakil rakyat.
"Sebagai anggota DPRD saya merasa sangat malu mendengar isu ini," ujar politikus PDIP itu.
Informasi yang diperoleh Lombok Post dari internal anggota, diduga uang yang dibagikan tersebut merupakan fee dari anggaran program yang akan didapatkan para anggota dewan.
Setiap anggota dewan baru akan mendapatkan program senilai Rp 2 miliar per anggota.
Tapi mereka tidak diberikan dalam bentuk program.
Tapi dalam bentuk uang fee sebesar 15 persen dari total anggaran program tersebut.
Nilainya setara dengan sekitar Rp 300 juta.
Dibongkar Mantan Anggota DPRD
Isu miring ini pertama kali dibongkar oleh mantan anggota DPRD NTB periode 2019-2024.
Dia adalah TGH Najamuddin Mustafa.
Politisi PAN itu mengaku sudah mengantongi nama-nama oknum anggota dewan yang diduga terlibat mendapatkan aliran dana siluman.
"Saya menduga uang yang dibagi-bagi ini berasal dari alokasi dana pokir (pokok-pokok pikiran, Red) anggota dewan lama yang tidak menjabat lagi," ujar TGH Najamuddin.
Dugaan itu muncul karena dana pokir DPRD lama yang tidak menjabat dipotong oleh Pemprov NTB.
Setiap anggota yang seharusnya rata-rata mendapatkan Rp 4 miliar per orang, kini tersisa tinggal Rp 1 miliar.
Padahal dana pokir sudah memiliki legalitas dan sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2025.
"Kenapa dipotong. Padahal sudah di-Perda-kan dalam paripurna dan menjadi Perda APBD 2025," ujarnya.
Disampaikan, pemotongan pokir terjadi pada 39 mantan anggota DPRD NTB periode 2019-2024.
Total keseluruhan pokir yang dipangkas mencapai sekitar Rp 70 miliar.
Padahal anggaran itu akan dipakai untuk kebutuhan masyarakat secara langsung.
Seperti perbaikan jalan irigasi, jalan desa dan sejenisnya. Program itu muncul berdasarkan hasil reses di masyarakat.
"Ini program fisik untuk mendukung program Presiden Prabowo dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional," paparnya.
Najamuddin pun mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk turun melakukan pemeriksaan.Bahkan dalam waktu dekat 39 mantan anggota DPRD NTB berencana untuk melaporkan ke Kejati NTB.
"Kami ingin tahu uang yang dibagi itu berasal dari mana dan untuk apa dibagikan ke anggota dewan baru," cetus mantan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB itu.
Anggota DPRD NTB Abdul Rahim mengaku mendukung mantan anggota DPRD NTB periode 2019-2024 untuk melapor ke APH.
itu agar persoalan tersebut menjadi terang benderang.
"Daripada menjadi fitnah dan bola liar, silakan dilapor ke APH. Supaya duduk persoalan ini menjadi klir," papar Abdul Rahim.
Sebagai anggota DPRD yang baru menjabat, Bram mengaku siap dan bersedia untuk menjadi orang pertama yang akan diklarifikasi APH.
Hal itu penting untuk menjaga nama baik lembaga legislatif.
"Saya sendiri sangat terbuka APH masuk, dan saya siap menjadi orang pertama yang akan di klarifikasi," tandas politikus asal Sumbawa itu. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida