LombokPost – Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr Ihsan Hamid menilai line up kepengurusan DPW PAN NTB cukup mentereng.
Apalagi dengan masuknya kepala daerah atau pejabat aktif dalam top kepengurusan.
Bupati Lombok Barat (Lobar) Lalu Ahmad Zaini atau akrab disapa LAZ menjadi ketua dan sekretaris wilayah (Sekwil) dijabat Bupati Bima Ady Mahyudi. Adapun bendahara dipegang Hasbullah Muis Konco yang berstatus anggota DPRD NTB.
"Ini mencerminkan kelihaian PAN dalam menarik pengurus. Berarti PAN memiliki daya tarik di NTB. Sehingga dua kepala daerah berlabuh. Ini duet maut," kata Ihsan, Kamis (17/7).
Dengan masuknya jajaran kepala daerah, PAN NTB akan diuntungkan secara elektoral.
Minimal pada Pemilu 2029 suara partai yang dikonversi dalam jumlah kursi di DPRD akan bertambah. Baik DPRD kabupaten/kota maupun DPRD provinsi.
Sebab setiap kepala daerah pasti memiliki sumber daya. Mereka memiliki kekuatan di mesin birokrasi sampai ke tingkat desa, dusun bahkan RT RW.
"Kecendrungan kepala daerah seperti itu. Apalagi sudah memiliki jabatan kepartaian. Maka mereka terpanggil bagaimana membesarkan partai," ujar Ihsan.
Jika komposisi kepengurusan terus bertahan tanpa konflik, ini akan menjadi satu potensi kekuatan secara elektoral.
Apalagi kepala daerah juga memiliki kekuatan finansial yang mendukung proses peningkatan suara di pemilu mendatang.
Keuntungan lainnya, kepala daerah juga cendrung dominan dalam menguasai simpul-simpul suara.
Seperti unsur tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Ketika partai politik dipegang oleh kepala daerah atau pejabat aktif, maka dia memiliki potensi lebih besar untuk berkembang dalam meningkatkan target elektoral.
"Bagi saya ini catatan mentereng PAN NTB. PAN sudah bertransformasi menjadi partai yang menarik dan memiliki magnet elektoral. Ini keuntungannya," paparnya.
Hanya saja, sambung dia, masuknya kepala daerah dalam struktur parpol bukan tanpa cela.
Jika organisasi partai tidak dikelola dengan harmonis, maka berpotensi munculnya matahari kembar di tubuh DPW PAN NTB.
Apalagi LAZ sebagai ketua umum dan Ady Mahyudi sebagai sekretaris memiliki jabatan yang sejajar sebagai bupati di kabupaten.
"Matahari kembar ini bukan tidak mungkin. Sebagai politisi ada kecendrungan untuk berebut pengaruh di internal partai," papar Sekretaris Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik UIN Mataram itu.
Apalagi informasi yang berkembang masuknya Ady Mahyudi sebagai sekwil cendrung karena permintaan langsung dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Bukan karena permintaan LAZ.
Nah, jika pola komunikasi tidak terbangun baik, ini akan menjadi ancaman serius terkait soliditas dan harmonisasi ke depan.
Karena secara emosional di panggung depan, LAZ dan Ady sama-sama menjabat bupati. Levelnya sama. Hal ini cendrung akan berpotensi crash atau gesekan dalam komunikasi politik.
"Kecuali kalau satunya sebagai gubernur atau wakil gubernur yang levelnya lebih tinggi. Tapi mereka ini kan sejajar sama-sama bupati. Sehingga tantangannya bagaimana membangun harmonisasi dan komunikasi politik ke depan," paparnya.
Apalagi secara kultur di partai politik, biasanya jabatan ketua, sekretaris dan bendara dipegang oleh figur yang berbeda latar belakang.
Tradisi di partai lain, jika ketua umum adalah pejabat publik seperti kepala daerah, sekretaris dipegang oleh bukan kepala daerah sehingga memiliki waktu yang efektif dan fokus dalam mengurus partai.
"Tapi di PAN ini beda. Ketua dan sekretaris sama-sama kepala daerah yang levelnya sejajar," tandas Ihsan. (mar/r2)
Editor : Siti Aeny Maryam