LombokPost – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menutup sementara secara total jalur pendakian Gunung Rinjani.
Kebijakan itu diumumkan sejak Jumat (18/7). Itu setelah Menko Polkam Budi Gunawan menggelar rapat bersama Basarnas, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), TNI/Polri serta Pemprov NTB melalui Dinas Pariwisata NTB.
"Jalur pendakian Gunung Rinjani ditutup sementara secara total hingga pemberitahuan lebih lanjut," jelas Budi Gunawan melalui keterangan tertulis.
Dalam rapat itu, ada empat keputusan. Selain menutup Gunung Rinjani sementara secara total, Kemenko Polkam juga meminta dilakukan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian.
Termasuk juga SOP evakuasi darurat agar lebih responsif serta efektif dalam kondisi ekstrem.
Rekomendasi ketiga terkait perbaikan fasilitas keamanan dan sarana darurat di sepanjang jalur pendakian.
Keempat, sebelum jalur dibuka kembali, akan dilakukan verifikasi kelayakan oleh Basarnas, TNI-Polri, dan Tim Mountaineering Indonesia.
"Pembukaan (jalur pendakian Gunung Rinjani, Red) dilakukan setelah semua pihak menyatakan jalur aman dan layak digunakan," papar Budi Gunawan.
Keputusan itu mendapat respon wakil rakyat yang berkantor di Jalan Udayana.
Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Pelita Putra mengatakan pihaknya sangat mendukung penutupan total secara sementara itu.
"Ini momentum untuk evaluasi secara menyeluruh," kata Lalu Pelita.
Sambil melakukan evaluasi, faktor pendukung lainnya juga harus diperhatikan. Mulai dari peralatan evakuasi agar lebih memadai.
Juga merampungkan standar SOP pendakian maupun SOP evakuasi. "Kalau penutupan sementara ini untuk membenahi keselamatan pendakian saya kira kita setuju," ujar Pelita.
Hanya saja, sambung dia, penutupan itu harus jelas sampai kapan. Sabab hal itu juga berdampak langsung dengan nasib para pemandu dan porter.
Mereka sangat menggantungkan hidup dari aktivitas pendakian Gunung Rinjani.
Yang perlu juga diperhatikan adalah kearifan lokal. Masyarakat Lombok percaya atas kesakralan Gunung Rinjani. Hal-hal seperti ini harus dihormati oleh pendaki.
"Gunung Rinjani bukan sekedar gunung yang menawarkan keindahan. Tapi bagi masyarakat Sasak, Rinjani lebih dari sekedar itu. Rinjani adalah sesuatu yg sakral yang harus dihargai dan dihormati oleh pendaki," tegas Lalu Pelita.
Anggota Komisi III DPRD NTB Akhdiansyah mengatakan penutupan sementara secara total ini menjadi momentum evaluasi secara menyeluruh.
Berbagai fasilitas penunjang harus diperhatikan. Apalagi setelah terjadi kecelakaan beruntun.
"Tentu ini sangat penting untuk keamanan dan keselamatan pendaki. Karena ini soal nyawa manusia," kata Akhdiansyah.
Menurutnya, penting bagi pengelola khususnya Balai TNGR untuk memperhatikan semua prosedur keselamatan.
Dijelaskan, meskipun Taman Nasional Gunung Rinjani menjadi kewenangan pemerintah pusat, tapi Pemprov NTB juga harus memberi perhatian serius.
Karena Gunung Rinjani berada di Provinsi NTB atau Pulau Lombok.
"Pemprov harus pro aktif melakukan langkah perbaikan SOP demi aktivitas pendakian yang aman buat pendaki. Koordinasi dengan pemerintah pusat harus terus dilakukan," papar politisi PKB itu.
Seperti diketahui, terjadi kecelakaan beruntun pada Rabu-Kamis (16-17/7) lalu. Dalam dua hari itu, dua pendaki berkewarganegaraan asing mengalami kecelakan di jalur Pelawangan menuju Danau Segara Anak.
Pada Rabu, wisatawan asal Swiss bernama Benekdikt Emmeneger mengalami patah tulang kaki dan tangan karena jatuh ke bawah tebing.
Keesokan harinya atau Kamis (17/7), wisatawan asal Belanda, Sarah Tamar van Hulten, jatuh di lokasi yang berdekatan.
Kedua pendaki itu dievakusi ke Bali melalui jalur udara menggunakan helikopter.
Sebelumnya, Taman Nasional Gunung Rinjani menjadi sorotan dunia karena kecelakaan fatal yang menimpa pendaki wanita asal Brasil Juliana Marins.
Perempuan berusia 27 tahun itu tewas karena terjatuh ke jurang ketika hendak menuju puncak via jalur Sembalun.
Editor : Siti Aeny Maryam