LombokPost – Ketua DPD I Golkar NTB Mohan Roliskana sekaligus ketua tim formatur bersama empat anggota lainnya masih menuntaskan susunan struktur kepengurusan periode 2025-2030.
Hingga kini mereka masih sibuk mengotak-atik struktur pengurus. Mencari formasi terbaik.
Padahal tenggat waktu yang diberikan DPP Golkar dalam menyusun struktur yakni sebulan sejak Musda XI digelar pada 22 Juni lalu. Artinya, penyusunan struktur pengurus Golkar NTB seharusnya sudah tuntas sejak Selasa (22/7).
"Formasi sebetulnya sudah tergambar. Mulai dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Termasuk siapa wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, ketua bidang, wakil ketua bidang hingga ketua departemen sudah selesai," ungkap anggota Tim formatur Hamdan Kasim.
Sekretaris umum hampir pasti dijabat Firadz Pariska, sedangkan bendahara diambil dari perwakilan kader di Pulau Sumbawa.
"Ini untuk keseimbangan antara Lombok dan Sumbawa," ujar Hamdan. Susunan struktur itu akan segara dibawa ke Jakarta untuk ditetapkan menjadi surat keputusan (SK) DPP Golkar.
Nah, yang menarik dan menjadi pertanyaan publik terkait posisi Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.
Wagub yang akrab disapa Umi Dinda itu hingga kini belum jelas kedudukannya dalam fungsionaris.
Apakah akan masuk dalam struktur pengurus DPD I Golkar NTB atau tidak. Mantan Bupati Bima dua periode itu memang saat ini masih tercatat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Bima.
"Kalau ini saya tidak bisa jawab (jabatan Wagub Dinda dalam DPD I Golkar NTB, Red). Ini sifatnya khusus. Tentu sudah dipikirkan oleh Ketua DPD (Mohan Roliskana, Red) sebagai ketua tim formatur," kilah Ketua Komisi IV DPRD NTB itu.
Jika masuk fungsionaris Golkar NTB, posisi apa yang tepat untuk Wagub Dinda?
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr Ihsan Hamid memiliki analisis menarik. Menurutnya, Dinda tidak akan mungkin lepas dari Partai Golkar.
Apalagi dia memiliki jabatan publik yang mentereng sebagai Wakil Gubernur NTB.
"Pertama, beliau pasti akan tetap di Golkar. Karena partai ini punya sumbangsih besar bagi jabatan Bu Dinda saat ini," kata Ihsan.
Terkait jabatan dalam struktur partai, menurutnya, ada dua kemungkinan. Pertama, dia akan ditarik menjadi fungsionaris DPD I Golkar NTB.
Karena dalam tradisi Golkar, sangat jarang bahkan tidak lazim kalau ada kader yang duduk sebagai kepala daerah kemudian tidak ditarik dalam struktur fungsionaris.
Karena posisi kepala daerah tentu sangat menguntung partai dalam menarik sumber daya.
Nah, posisi yang cocok dengan jabatannya sebagai wakil gubernur adalah menjadi ketua dewan pembina Golkar NTB.
Posisi lainnya bisa juga sebagai ketua dewan pakar. "Intinya di atas ketua pengurus harian. Itu akan menjadi posisi yang paling relevan dari jabatan yang lain seperti sekretaris atau bendahara," papar Ihsan.
Wagub Dinda juga diprediksi tidak akan terlalu banyak bermanuver pada konteks kepengurusan di struktur partai.
Dalam hal ini menentang kepengurusan yang dipimpin Mohan Roliskana. "Itu kecil sekali. Kalau dia ingin bermanuver tentu saat ada kontestasi sebelum Musda DPD Golkar NTB," bebernya.
Saat ini Dinda juga diprediksi akan memilih lebih akomodatif untuk menjaga soliditas Partai Golkar.
"Maka kalau bicara struktur yang lebih atas dari ketua pengurus harian ya pasti ketua dewan pembina. Itu kelayakan berdasarkan etika organisasi karena jabatan publiknya sebagai wagub. Itu yang paling relevan," jelasnya.
Nah, jika tidak masuk dalam fungsionaris Golkar NTB, ada kemungkinan juga Dinda akan tetap menjadi Ketua Golkar DPD Kabupaten Bima.
"Tapi saya kira ini kecil kemungkinan karena kader akan lihat Bu Dinda sebagai wakil gubernur," tandas pengajar ilmu politik UIN Mataram itu. (mar/r2)
Editor : Siti Aeny Maryam