LombokPost – Ketua DPW PKS NTB yang baru Uhibbussa'adi memberi atensi serius atas pemanggilan Wakil Ketua DPRD NTB Fraksi PKS Yek Agil oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Jumat lalu (25/7).
Pemanggilan itu terkait kepentingan penyidik yang menggali keterangan dalam kasus dugaan korupsi penyerahan dan pengelolaan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB 2025.
"Saat ini kami masih melihat seperti apa perkembangannya. Masih kami pantau bagaimana kondisinya," kata Uhibbussa'adi menyikapi pemanggilan tersebut.
Setelah memanggil dua anggota DPRD NTB Indra Jaya Usman dan Abdul Rohin, Jumat lalu (25/7) Kejati NTB giliran memanggil dua pimpinan dewan.
Yaitu Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra Lalu Wirajaya dan Wakil Ketua DPRD Fraksi PKS Yek Agil.
Keduanya ditanyai belasan pertanyaan seputar pengelolaan Pokir. Pemeriksan dilakukan sejak pukul 09.00 hingga 11.30 Wita.
Uhibbussa'adi menyampaikan pihaknya sangat hormati proses hukum yang ada.
Penyidik Kejati NTB, ujar dia, memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka mencari informasi terkait dengan kasus yang sedang ditangani.
Termasuk menelusuri indikasi adanya tindak pidana dalam kasus itu. "Tentu itu kewenangan APH. Kita hormati proses hukum," imbuhnya.
Apakah pemeriksaan itu akan mempengaruhi posisi Yek Agil sebagai wakil ketua DPRD NTB? Uhibbussa'adi tidak menjawab dengan lugas.
Tapi bisa saja partai melakukan evaluasi atas jabatan pimpinan DPRD NTB Fraksi PKS. Saat ini, PKS akan terus melihat perkembangan kasus itu.
Partai juga masih fokus menyusun struktur kabinet pengurusan DPW PKS NTB periode 2025-2030. "Pelan-pelan dulu. Kita lihat perkembangan. Tapi kalau pergantian posisi wakil ketua (DPRD NTB, Red) saat ini belum ada pembahasan ke sana," ungkap Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah itu.
Seperti diketahui, DPP PKS merombak struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia. Termasuk DPW PKS NTB.
Hasilnya, DPP memilih kader muda Uhibbussa'adi menjadi Ketua DPW PKS NTB periode 2025-2030. Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah (Loteng) itu menggantikan Yek Agil sebagai ketua DPW.
Di periode sebelumnya, Uhibbussa'adi menjabat Sekretaris DPW PKS NTB. Agil yang menjabat Wakil Ketua DPRD NTB digeser menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW).
Uhibbussa'adi didampingi Dadan Andiyana yang menjadi Sekretaris DPW dan Eko Anugraha sebagai bendahara.
Selain itu DPP PKS juga mengumumkan struktur Dewan Syariah Wilayah (DSW) yang diketahui TGH Patompo.
Dia didampingi Sekretaris DWS Ahmad Tauhid. Terakhir, TGH Lalu Pattimura menjabat sebagai Ketua Badan Kaderisasi (BK) DPW PKS NTB.
Sementara itu, Yek Agil mengakui dirinya diperiksa penyidik seputar dana Pokir DPRD 2025. "Betul. Yang ditanyakan seputar dana pokir yang viral itu," kata Yek Agil.
Mantan ketua DPW PKS NTB itu mengaku ditanya belasan pertanyaan oleh jaksa.
Dalam pemeriksaan itu tidak ada penyerahan dokumen apapun yang berkaitan dengan pengelolaan Pokir ke jaksa. "Tidak ada bekas yang di bawa. Kami hanya ditanya-tanya saja," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lalu Wirajaya yang ikut diperiksa irit bicara mengenai dana "siluman" Pokir DPRD NTB. "Nanti penyidik yang jelaskan," katanya.
Dia memastikan kegaduhan dana Pokir ini tidak mempengaruhi dinamik di internal DPRD NTB.
"Semua masih berjalan profesional. Masih berjalan dengan baik," kata politisi Partai Gerindra itu.
Pihaknya tetap menghormati proses hukum. Karena jaksa masih bekerja menelusuri indikasi tindak pidana dalam kasus tersebut. "Seperti apa kebenarannya kita tunggu saja," ungkap Wirajaya.
Editor : Siti Aeny Maryam