LombokPost – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025-2029 meminta Pemprov NTB membenahi pengelolaan pariwisata.
Itu sejalan dengan keinginan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal yang ingin menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
"Destinasi pariwisata kita harus dibenahi agar tidak terkesan kumuh," kata Ketua Pansus RPJMD Hasbullah Muis Konco, Selasa (29/7).
Dia mencontohkan destinasi wisata Gili Trawangan. Saat musim high season seperti saat ini, tingkat kunjungan wisatawan bisa mencapai 4-5 ribu per hari.
Kondisi itu membuat Gili Trawangan menjadi overload oleh wisatawan. Hal itu menimbulkan rasa kurang nyaman bagi wisatawan. Khususnya wisatawan asing berdompet tebal.
"Saat high season Gili Trawangan tidak ideal. Terlalu ramai dan padat. Sehingga berpengaruh pada tingkat kepuasan tamu," ujar Konco, sapaan karibnya.
Menurutnya, kondisi itu harus diatur melalui penetapan batas maksimal kunjungan.
Sehingga kesannya kunjungan wisatawan tidak hanya banyak secara jumlah, tapi juga menawarkan kualitas. Pelayanan harus baik dan terstandar dunia.
"Kita ingin mewujudkan quality tourism. Jadi bagaimana menghadirkan pariwisata yang berkualitas. Khususnya dari sisi pelayanan dan penginapan," jelasnya.
DPRD juga ingin membangun pariwisata NTB yang terkoneksi. Wisatawan bisa dengan mudah mengunjungi berbagai destinasi di NTB dengan mudah dan nyaman.
Sehingga perlu menghadirkan sistem transportasi yang terkoneksi satu dengan yang lain.
Misalnya wisatawan setelah berlibur ke Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno), juga bisa melanjutkan ke destinasi yang lain. Seperti Senggigi, kawasan Mandalika, ke Gunung Rinjani serta destinasi lainnya.
"Kita harapkan nanti tidak hanya selesai di Gili tapi juga ke destinasi yang lain di NTB. Kuncinya harus terkoneksi," tegas politisi PAN itu.
Saat ini, Pelabuhan Gili Trawangan bersama Gili Air dan Gili Meno masih dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Termasuk juga Pelabuhan Teluk Nara di Kabupaten Lombok Utara.
DPRD berharap pelabuhan-pelabuhan itu bisa diserahkan ke daerah dan dikelola Pemprov NTB.
"Penanganan pelabuhan di Gili Tramena dan Pelabuhan Teluk Nara masuk RPJMD," ujar Hasbullah Muis Konco.
Memang, Dinas Perhubungan (Dishub) NTB pernah menyampaikan bahwa pelabuhan Gili Trawangan dan Pelabuhan Teluk Nara akan diserahkan ke provinsi.
Namun hingga kini, papar Konco, pelabuhan itu masih dikelola pusat melalui Kemenhub.
Nah, jika Pemprov NTB bisa mengelola sendiri pelabuhan di Gili Tramena sangat positif untuk penanganan pariwisata.
Pemprov bisa mengontrol jumlah wisatawan yang masuk ke tiga Gili itu.
"Kita sangat berharap pusat bisa menyerahkan pengelolaan ini ke daerah secepatnya," tandas Konco.
Baca Juga: Pemprov NTB Siapkan Satgas Penataan Aset Gili Tramena
Anggota Pansus RPJMD lainnya Lalu Pelita Putra menambahkan pengelolaan pelabuhan ke provinsi akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, peningkatan PAD dari Pelabuhan Gili Trawangan bisa diukur dari jumlah penumpang yang menuju destinasi wisata andalan di NTB itu.
"Sebab dalam sehari saja bisa 4 ribuan wisatawan. Tentu ini berdampak pada PAD," kata Pelita.
Pemprov juga bisa menarik sejumlah retribusi. Seperti retribusi pengelolaan pelabuhan hingga parkir kapal di sekitar pelabuhan.
Dia mencontohkan setelah Pelabuhan Bangsal diserahkan pengelolaan ke provinsi, jumlah PAD diperoleh dari tempat itu mencapai Rp1,4 miliar lebih.
Tahun 2025 ini, Pemprov menargetkan PAD dari Pelabuhan Bangsal naik 300 persen atau sekitar Rp 3 miliar lebih.
"Nah kalau Pelabuhan Gili Trawangan juga diserahkan pusat ke provinsi, maka kita perkirakan akan jauh lebih meningkat lagi dari sisi PAD," tandas politisi PKB itu. (mar/r2)
Editor : Pujo Nugroho