PDIP tegas menolak pilkada lewat DPRD dan menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat merupakan amanat reformasi yang tidak boleh dikembalikan kepada elite politik.
"Jadi sungguh aneh kalau kemudian hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya lalu diambil dan diserahkan pada segelintir elite yang ada di DPRD. Kalau untuk pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, sejauh ini kami tetap pada posisi harus menjadi hak rakyat. Jadi tidak dipilih oleh DPRD," ujar Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus, Kamis (31/7) di Nusa Dua, Bali.
Baca Juga: PDIP Belum Tentukan Pengganti Sekjen Hasto, Djarot: Sekjen Baru Ditentukan Saat Kongres
Deddy menegaskan, meskipun revisi UU Pemilu belum dibahas secara formal di DPR, PDIP konsisten menolak pilkada lewat DPRD. Ia menilai, pemilihan oleh DPRD rawan disusupi praktik transaksional serta intervensi kekuasaan.
"Kita juga punya kekhawatiran kalau pemilihan itu dilakukan oleh DPRD tetapi instrumen-instrumen negara, aparatur-aparatur kekuasaan ikut cawe-cawe, itu juga akan sangat berdampak pada stabilitas politik nasional," ucap anggota Komisi II DPR RI itu.
Menurutnya, pengembalian mekanisme pilkada ke DPRD akan membuka celah besar bagi praktik korupsi politik, seperti di era Orde Baru.
"Oleh karena itu, paling aman tetap pada pemilihan kepala daerah oleh rakyat," tegas Deddy lagi.
Baca Juga: PDIP: Partai Wong Cilik Tak Akan Mati, Kudatuli Jadi Api Perlawanan
Wacana Cak Imin Dinilai Langgar Prinsip Demokrasi
Usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam peringatan Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta Convention Center, Rabu (23/7).
Cak Imin menyebut, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan percepatan pembangunan, tanpa melewati proses demokrasi yang ia nilai “berliku-liku”.
"Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak. Tapi PKB bertekad, tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi," ucapnya.
Namun wacana ini menuai kritik luas dari publik dan partai-partai besar, termasuk PDIP yang menolak pilkada DPRD karena dianggap menjauh dari semangat reformasi dan mempersempit partisipasi publik.
Editor : Redaksi Lombok Post