LombokPost – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025-2029 berupaya mengintegrasikan isu hilirisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Baik hilirisasi dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau maupun ekonomi biru.
"Hilirisasi ini harus didorong sebagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi NTB," kata Anggota Pansus DPRD NTB Raden Nuna Abriadi, Selasa (5/8).
Disampaikan, NTB terkenal secara nasional dengan potensi ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan.
Seperti perikanan tangkap, udang, budidaya rumput laut, hingga produksi garam. Tapi kekayaan sumber daya alam itu tidak memiliki daya ungkit dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB secara umum.
"Di sini karena hilirisasi tidak terjadi. Padahal kita ingin semua produk ini harus mempunyai efek untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan peningkatan PAD (pendapatan asli daerah)," jelas Raden Nuna.
Hasil produksi garam dan tangkap udang, misalnya. NTB dikenal memiliki kualitas super untuk udang dan garam.
Hanya saja NTB selalu mengirim bahan mentah ke luar daerah. Sehingga tidak banyak memiliki multiplayer effect secara ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Warga hanya menjadi buruh kasar tanpa keuntungan yang besar.
"Selama ini kita mengirim gelondongan saja. Setelah panen kirim ke luar daerah. Itu saja yang bisa dilakukan. Tidak punya daya ungkit ekonomi," ungkapnya.
Nah, dengan hilirisasi Pemprov NTB bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih.
Sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Perekonomian juga akan berputar di sekitarnya.
"Dengan hilirisasi akan bisa menggerakkan ekonomi di bawah. Dengan menjadi barang setengah jadi harga akan makin meningkat. Jadi bukan dalam bentuk barang mentah lagi," papar politisi PDIP itu.
Ketua Pansus RPJMD NTB Hasbullah Muis Konco mengatakan dorongan hilirisasi terus disuarakan oleh DPRD NTB.
Baik di sektor hasil kelahiran dan perikanan maupun pertanian dan kehutanan. Termasuk juga bidang ekowisata.
Hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Juga menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada pengolahan di luar daerah.
"Kita ingin semuanya hilirisasi. Investasi yang masuk semuanya harus mempunyai daya ungkit bagi kepentingan membangun masyarakat," papar Konco.
Nah, jika hilirisasi di setiap sektor berhasil, ini akan menyerap banyak tenaga kerja.
Hal ini akan mampu menggerakkan basis perekonomian warga sekitar dan masyarakat NTB pada umumnya.
"Tentu ini akan berdampak langsung bagi penurunan angka kemiskinan masyarakat NTB," sambung politisi PAN itu.
Untuk menggairahkan hal itu, Pemprov NTB perlu memikirkan strategi.
Misalnya dengan memberikan insentif bagi investor yang melakukan hilirisasi di dalam daerah.
Editor : Kimda Farida