LombokPost – Pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen tahun 2029 menjadi program prioritas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Itu tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025-2029 yang disetujui dalam rapat paripurna DPRD NTB, Senin (11/8) lalu.
Anggota Pansus RPJMD NTB M.Nashib Ikroman menyambut positif program prioritas gubernur itu.
"Tentu kita sangat berharap ada penurunan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan," kata Acip, sapaan karib M.Nashib Ikroman, Kamis (14/8).
Diketahui, angka kemiskinan ekstrem di NTB masih tersisa 2,04 persen atau 119 ribu jiwa.
Ada tiga kabupaten dengan kantong kemiskinan paling banyak. Meliputi Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebesar 23,96 persen, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) 14,51 persen serta dan Kabupaten Bima 13,88 persen.
"Secara umum dari sisi strategi cukup realistis. Apalagi ini (menekan kemiskinan ekstrem jadi nol persen, Red) sudah menjadi target pemerintah secara nasional," papar Acip.
Disampaikan, target penghapusan kemiskinan ekstrem memang tidak mudah.
Selalu akan muncul berbagai kendala terhadap penuntasan kemiskinan ekstrem.
Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
"Mau atau tidak mau, realistis atau tidak target ini harus diukur dalam kerja-kerja di lapangan," tegasnya.
Pansus RPJMD 2025-2029 merekomendasikan agar pemerintah fokus pada 106 desa kantong kemiskinan ekstrem sebagai prioritas intervensi.
Pemerintah tidak boleh hanya menerapkan satu strategi.
Harus menerapkan banyak kebijakan dengan berkolaborasi bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB.
"Memang tidak mudah. Karena tantangan secara statistik, semakin sedikit sisa orang miskin makin besar juga tantangannya. Sehingga pasti akan ada kendala di lapangan," ungkap politisi Perindo itu.
Anggota DPRD NTB Sudirsah Sujanto optimistis target nol persen kemiskinan ekstrem 2029 bisa tercapai.
Dia pun menyambut baik sejumlah gebrakan yang dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal ini. Salah satunya melalui program unggulan desa berdaya.
Dalam program ini Gubernur Iqbal mengalokasikan dukungan dana sebesar Rp 300 hingga Rp 500 juta per desa.
Dengan anggaran itu bisa melakukan berbagai intervensi untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
Seperti pemberdayaan ekonomi hingga pelatihan bagi pelaku UMKM.
"Tentu ini adalah gebrakan luar biasa. Kami mengapresiasi langkah strategis Pak Gubernur dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem," kata Sudirsah.
Menurutnya, program desa berdaya bisa menjadi pintu masuk dalam menghapus kemiskinan ekstrem.
Ditambah lagi dengan sejumlah program pemerintah pusat melalui Koperasi Merah Putih (KMP).
Ini bisa memantik pertumbuhan ekonomi di desa-desa.
"Tentu kami usulkan agar pemberdayaan bisa fokus di 106 desa yang menjadi kantong-kantong kemiskinan," tandas Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB itu. (mar/r2)
Editor : Prihadi Zoldic