LombokPost – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi III usai rentetan pernyataannya yang viral terkait pedemo di DPR.
Keputusan pencopotan Sahroni tertuang lewat surat Fraksi Partai NasDem Nomor 758 terkait pergantian nama anggota Komisi I dan III DPR.
Lewat surat itu, Sahroni kini dirotasi sebagai anggota Komisi I DPR RI.
Sementara, posisi Wakil Ketua Komisi III yang baru dijabat Rusdi Masse Mappasessu yang sebelumnya anggota Komisi IV DPR RI.
Kontroversi-Kontroversi Pernyataan Sahroni
Pencopotan Sahroni ini disebut-sebut buntut dari deretan sikapnya yang banyak menuai kontroversi dan komentar negatif publik.
Kontroversi terbaru Sahroni adalah menyebut masyarakat yang menyerukan pembubaran DPR sebagai "orang tolol sedunia".
"Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," cetus Sahroni.
Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat tanggal 22 Agustus lalu.
Sahroni menyatakan bahwa kritik terhadap DPR sah-sah saja, namun seruan untuk membubarkan lembaga legislatif dianggapnya tidak masuk akal dan berlebihan.
Desakan pembubaran DPR mencuat seiring munculnya rincian gaji dan penghasilan anggota dewan yang dinilai fantastis hingga Rp 230 juta tapi dinilai tidak diimbangi dengan kinerja anggota DPR.
Di sisi lain, kenaikan tunjangan bagi anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan melemahnya daya beli masyarakat dianggap tidak pantas.
Sahroni mengatakan boleh saja mengkritik DPR, mencaci maki dan komplain. Hanya saja harus punya adat istiadat dan sopan santun dalam menyampaikan kritik.
Belum lama ini, pernyataan Sahroni juga menuai sorotan publik, terutama terkait aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.
Dalam salah satu ucapannya, Sahroni menyatakan mendukung aparat untuk menindak para pedemo di bawah umur yang menyebabkan kericuhan. Menurut dia, mereka adalah orang-orang brengsek.
"Saya dukung Polda Metro menangkap mereka-mereka yang anarkis, sekalipun di bawah umur. Bayangin, di bawah umur aja begitu brengseknya bersikap. Ini enggak bisa dibiarkan. Saya dukung Kapolda Metro dan jajaran menangkap mereka-mereka yang anarkis," kata Sahroni pada Selasa lalu (26/8).
Tak pelak, pernyataan tersebut memicu kemarahan publik dan viral di media sosial. Banyak pihak menilai ucapan Sahroni menunjukkan arogansi dan merendahkan aspirasi rakyat.
Kolom komentar di akun media sosialnya dibanjiri kritik pedas dari netizen yang merasa kecewa dengan sikap seorang wakil rakyat.
Jauh sebelumnya, pada November 2024, Sahroni menuai kontroversi akibat komentarnya terkait insiden penyerangan 45 anggota TNI terhadap warga di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
Dalam pernyataannya, Sahroni terkesan menyalahkan warga dengan menyebut bahwa arogansi rakyat kadang muncul karena pengaruh narkoba atau minuman keras.
"Kan gini, rakyat kita ini kadang arogansinya muncul karena apa, narkoba, minum. Yang disalahin sekarang ini kebanyakan TNI, polisi dan para pejabatnya. Tapi kita kan nggak tahu, rakyat itu melakukan sesuatu merugikan siapa," kata Sahroni.
Baca Juga: Pemerintah Naikkan HET Beras, DPR Dorong HET Harus Pertimbangkan HPP
"Diimbau, tapi nggak merasa dia salah, akhirnya melakukan sesuatu. Jadi, rakyat juga jangan semena-mena, nggak boleh, tapi kalau dilakukan semena-mena nggak mau," sambungnya lagi.
Pernyataan ini menuai banyak kritikan. Lembaga Banyan Hukum (LBH) Medan bahkan mengecam Sahroni. Tak sedikit warga menilai Sahroni tidak berempati terhadap korban.
Protes OTT KPK
Belum lama ini, Sahroni juga menjadi sorotan saat mempertanyakan mekanisme kerja KPK, khususnya Operasi Tangkap Tangan (OTT). Pernyataan itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat bersama KPK pada Rabu (20/8).
"Kita kalau berbicara penegakkan hukum, 1000% kita pasti dukung pak. Tapi masalahnya, kita jadi bingung sama mekanisme kerja KPK kemarin, terutama terkait terminologi OTT. Jadi OTT itu seperti apa? Tangkap tangan di lokasi beserta bukti kejahatan, atau bagaimana? Karena apa yang terjadi di Makassar kemarin tidak seperti itu. Kita ingin KPK bisa fokus penegakan hukum" papar Sahroni.
Ia lalu mengkritisi langkah KPK yang dinilainya kurang koordinatif. Menurutnya, bila ada komunikasi yang baik, pihaknya bahkan bersedia membantu membawa terduga ke KPK secara langsung.
Hal itu disampaikan Sahroni setelah KPK menangkap kader Partai NasDem yang menjabat Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Aziz, pada Jumat tanggal 8 Agustus 2025.
"Kalau komunikasinya baik, bahkan bisa kita anterin pak terduga pelakunya ke KPK. Kita enggak akan lindungi. Silakan tangkap siapa pun yang bersalah, kami mendukung sepenuhnya," paparnya.
Editor : Kimda Farida