Alfian Indra Wirawan atau akrab disapa Dae Pawan kembali terpilih menahkodai Partai Golkar Kota Bima. Ini adalah periode ketiga Dae Pawan yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Bima itu memimpin Partai Beringin Kota Bima.
"Dae Pawan adalah kader militan dan terbaik yang dimiliki Partai Golkar. Jadi, selamat atas terpilih kembali," kata Ketua DPD I Partai Golkar NTB Mohan Roliskana yang hadir langsung membuka Musda Golkar Kota Bima, kemarin.
Selain Mohan, hadir juga pejabat teras DPD Golkar NTB. Di antaranya Sekretaris DPD I NTB Firadz Pariska, Bendara DPD I NTB Indah Damayanti Putri, Wakil Ketua Bidang Bapilu Humaidi serta dua anggota DPRD NTB dapil Bima, Kabupaten Bima dan Dompu, yaitu Harwoto dan Efan Limantika.
Dari unsur DPP hadir, Sekretaris Bidang DPP Partai Golkar Sirajudin Wahab. Mohan mengapresiasi jajaran pengurus Partai Golkar Kota serta Kabupaten Bima yang tetap solid mempertahankan eksistensi partai. Dia berpesan ke Alfian Indra Wirawan yang terpilih sebagai ketua DPD II untuk segara menyusun kepengurusan yang mampu dan konsisten membesarkan partai.
"Musda ini merupakan ajang silaturahim dan konsolidasi untuk terus memajukan partai ke depan," papar Mohan.
Sekretaris DPD I Golkar NTB Firadz Pariska mengatakan Musda Golkar diawali dari Kota Bima. Nah, hari ini atau Senin (29/9) akan Musda akan dilanjutkan di Kabupaten Bima. Setelah itu dilanjutkan dengan Musda kabupaten Bima serta berikutnya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
"Untuk Musda Kabupaten Dompu kami akan gelar belakangan karena menunggu jadwal," kata Firadz.
Setelah digelar di Pulau Sumbawa, konsolidasi berikutnya digelar di Pulau Lombok. Diharapkan pelaksanaan Musda tingkat II di 10 kabupaten/kota se-NTB ditargetkan selesai sampai Oktober nanti. "Setelah kabupaten/kota selesai, kami akan lanjutkan konsolidasi di tingkat kecamatan," papar Firadz.
Disampaikan, pihaknya tidak akan menghalangi siapa pun kader yang ingin maju sebagai calon ketua DPD kabupaten/kota. Selama yang bersangkutan mengantongi syarat dukungan. Yaitu minimal 30 persen dukungan pemilik suara sah di Musda. Seperti pemilik suara pengurus kecamatan (PK), organisasi sayap, organisasi pendiri, dan DPD I Golkar NTB. "Silakan saja selama mendapat dukungan dari korcam (koordinator kecamatan, Red) pemilik suara," paparnya.
Hanya saja, dirinya harus memastikan pelaksanaan Musda harus berjalan kondusif. Jangan sampai terjadi konflik tajam yang bisa bisa memicu perselisihan hingga perpecahan antar kader.
"Saya minta tidak ada dinamika yang terlalu keras lah. Supaya Musda-Musda di tingkat dua ini kondusif," imbuh Firadz.(*)
Editor : Redaksi Lombok Post