Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Kantor DPP PPP Jadi Rebutan, Kubu Mardiono Minta Kepolisian Tindak Tegas

Akbar Sirinawa • Rabu, 1 Oktober 2025 | 06:30 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono. (FOTO: JawaPos.com)
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono. (FOTO: JawaPos.com)

LombokPost-Situasi internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih bergejolak.

Ketegangan ini dipicu oleh adanya upaya sekelompok pihak yang disebut ingin merebut kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di Jakarta.

Ketua DPP PPP Bidang Hukum periode 2020–2025 Andi Surya menegaskan, kepemimpinan partai yang sah hingga saat ini masih berada di tangan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Hal itu merujuk pada Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM yang masih berlaku.

“Secara legal standing, yang sah memimpin dan memiliki kewenangan atas kantor partai adalah Pak Mardiono. SK Menkum belum berubah, jadi secara hukum kepemimpinan beliau masih berlaku,” kata Andi, seperti dilansir dari JawaPos.com, Selasa (30/9).

Andi mengecam keras langkah pihak tertentu yang mencoba menguasai kantor partai dengan cara di luar hukum.

“Kalau ada yang merebut kantor, itu sudah di luar hukum. Kantor ini adalah rumah bersama, bukan milik kelompok tertentu,” ucapnya.

Ia menambahkan, demi mencegah terjadinya bentrokan fisik, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan aparat keamanan. Dukungan diminta langsung dari Polres Jakarta Pusat untuk mengantisipasi adanya tindakan sepihak.

“Kami sudah bertemu dan meminta dukungan polisi bila ada aksi-aksi ilegal atau intimidasi,” ujarnya.

Menurut Andi, kubu Mardiono juga sudah menyerahkan sejumlah bukti kepada pihak kepolisian, termasuk video serta pesan ancaman yang beredar melalui media sosial.

“Kami minta polisi bertindak tegas. Jangan sampai ada aksi perampasan atau tindakan melawan hukum di kantor PPP. Dan Alhamdulillah pihak kepolisian akan membantu,” tegasnya.

Lebih jauh, Andi mengingatkan seluruh kader serta pihak yang terlibat dalam dinamika partai untuk mengedepankan dialog.

Ia menekankan agar segala perbedaan diselesaikan secara musyawarah, bukan dengan cara sepihak.

“Kalau untuk kepentingan partai, datang baik-baik, kami terbuka. Tapi jangan ada aksi sepihak yang merusak persatuan,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, suhu politik internal PPP kembali panas setelah Muktamar X yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, mendadak ditutup sehari lebih cepat pada Sabtu (27/9). Padahal, agenda tersebut sedianya berlangsung sampai Senin (29/9). Dari forum itu, muncul dua kubu yang sama-sama mengklaim sebagai ketua umum PPP, yakni Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Editor : Akbar Sirinawa
#mardiono #partai persatuan pembangunan #dpp ppp