LombokPost – Awalnya, PPP NTB berangkat ke arena Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara dengan suara bulat.
Yaitu mendukung Muhamad Mardiono sebagai ketua umum PPP periode 2025-2030.
Tapi ternyata, dukungan itu terbelah. Sebagian muktamirin asal NTB ke Mardiono dan tidak sedikit yang beralih ke Agus Suparmanto.
Baca Juga: Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto Saling Klaim Pimpin PPP, Bagaimana Profil Keduanya?
Sumber terpercaya Lombok Post di internal DPW PPP NTB menyebut bahwa tidak solidnya dukungan ke Mardiono terjadi sejak awal muktamar.
Setelah Mardiono mendeklarasikan kemenangan pada Sabtu malam (27/9) pukul 22.00 WIB, sebagian pemilik suara justru mendukung Agus Suparmanto.
"Kami berangkat dari NTB sebetulnya membawa hasil Mukerwil (Musyawarah Kerja Wilayah, Red). Rencananya mendukung satu calon. Tapi begitu di arena Muktamar, nyatanya terpecah menjadi dua kelompok," kata sumber di internal DPW PPP NTB. Itu.
Diketahui, Mukerwil DPW PPP NTB digelar tanggal 8 September. Saat itu seluruh DPC di 10 kabupaten/kota bulat mendukung Mardiono.
Dukungan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan di atas materai. Dukungan lantas dibacakan oleh Sekretaris DPW PPP NTB Mohammad Akri.
Tapi, tenyata hasil Mukerwil itu tidak berlaku. Itu terlihat dengan terbelahnya peta dukungan calon ketua umum di muktamar. Sebagain ke Mardiono dan sebagian lagi ke Agus Suparmanto.
Diungkapkan, kelompok dukungan ke Mardiono dipimpin oleh Ketua DPW PPP NTB Muzihir.
Sementara kelompok kedua yang cendrung mendukung Agus Suparmanto dimotori oleh Sekretaris DPW PPP NTB Mohammad Akri.
Bahkan, sumber tersebut menyebutkan bahwa dari total 10 DPC, kabarnya tujuh DPC mengikuti arah dukungan sekretaris wilayah Akri. Dan hanya tiga DPC yang mengikuti ketua wilayah Muzihir.
"Perpecahan ini memicu tanda tanya besar di masyarakat dan simpatisan PPP. Khususnya di NTB," cetusnya.
Apakah dualisme dukungan itu merupakan strategi penyelamatan partai yang sengaja diatur agar PPP NTB tetap masuk dalam kepengurusan mana pun yang nantinya sah secara hukum.
"Pertanyaan ini harus dijawab oleh pengurus wilayah. Apakah ini strategi atau memang perpecahan murni? Warga dan simpatisan memerlukan gambaran yang utuh," tegas anggota yang tak mau identitasnya dipublikasikan itu.
Terbelahnya suara PPP NTB dibenarkan oleh Ketua DPW PPP Muzihir.
Dikatakan, ada kader yang tidak sejalan sesuai dengan hasil Muskerwil PPP NTB tanggal 8 September lalu. "Kalau saya katakan bukan membelot tapi mendua. Ke kiri dan kanan oke," ujar Muzihir.
Menurutnya, ada sekitar enam DPC yang membelokkan dukungan ke calon lain.
Tapi dia enggan menjawab DPC mana saja yang dianggap membelot dengan mendukung rival Mardiono, yaitu Agus Suparmanto.
"Ke sana juga ada. Ke sini juga ada. Sekitar ada enam DPC yang begitu mengikuti saudara Akri," ungkapnya.
Dia menyangkan kondisi tersebut. Sebab sikap inkonsistensi itu terlalu dipertontonkan secara vulgar. Seharusnya, sambung Muzihir, semua kader harus komitmen dengan sikap awal sesuai dengan hasil Mukerwil.
Diakuinya, situasi dalam politik memang lentur. "Seharusnya kalau di hati A, maka di mulut juga harus A. Inilah pentingnya satu kata dan perbuatan," cetus wakil ketua DPRD NTB itu.
Dikonfirmasi terkait munculnya perbedaan dukungan dalam muktamar, Sekretaris DPW PPP NTB Mohammad Akri menampik tudingan itu.
Menurutnya, soal dukungan ke calon ketua umum hanya persoalan perspektif saja. Ia sendiri tidak menjawab dengan lugas terkait arah dukungan dalam muktamar.
"Ini adalah dinamika dan intrik. Saya kira biasa saja. Bagaimana pun PPP harus punya kepemimpinan yang bagus," kata Akri.
Dirinya juga menolak jika saat ini terjadi dualisme dalam kepemimpinan PPP. Menurutnya, saat ini PPP belum memiliki ketua umum.
Karena proses itu harus melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum. Apakah nanti yang akan ditetapkan adalah Muhamad Mardiono atau Agus Suparmanto.
"Hari ini tidak ada dualisme kepemimpinan. Ini kan hanya saling klaim dari pendukung masing-masing saja. Makanya kita tunggu SK Kementerian Hukum saja," ujarnya.
Dirinya berharap agar SK dari pemerintah itu cepat keluar. Sehingga PPP di seluruh wilayah bisa segera mengejar Musyawarah Wilayah (Muswil).
"Karena dalam aturannya Muswil itu bisa digelar paling lambat tiga bulan setelah Muktamar," papar Ketua Komisi I DPRD NTB itu.
Editor : Kimda Farida