LombokPost – KPU NTB menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis terkait penyempurnaan penyelenggaraan pemilu ke depan.
Rekomendasi tersebut mencakup perlunya penyederhanaan sistem pemilu agar lebih mudah dipahami publik.
Juga penguatan regulasi dan pengawasan dana kampanye melalui keterlibatan lembaga keuangan, serta peningkatan akuntabilitas partai politik dalam pelaporan.
"Evaluasi regulasi pemilu harus terus dilakukan agar sesuai dan selaras dengan dinamika di lapangan," kata Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid, Kamis (2/10).
Kajian teknis itu dirangkaikan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar KPU NTB. FGD mengangkat tema soal Sistem Pemilu, Kampanye, dan Dana Kampanye berdasarkan Pengalaman Langsung pada Pemilu Tahun 2024.
Dihadiri Komisioner KPU NTB dan KPU kabupaten/kota se-NTB, momen itu juga dihadiri Bawaslu NTB, Badan Kesbangpol NTB, Biro Pemerintahan Setda NTB, serta perwakilan partai politik, dan serta akademisi.
"Evaluasi merupakan langkah penting dalam merumuskan kebijakan dan mencari solusi terhadap permasalahan dalam sistem pemilu," papar Khuwailid.
Komisioner Divisi Teknis KPU NTB Zuriati menyampaikan bahwa hasil kajian ini akan menjadi bahan masukan penting bagi KPU RI dalam merumuskan kebijakan kepemiluan menuju Pemilu 2029.
"Proses pemilu perlu mendapat masukan dari berbagai pihak terkait tata kelola pelaksanaan pemilu yang lebih baik dan transparan," ujar Zuriati.
Komisioner Bawaslu NTB Umar Ahmad Seth yang hadir dalam momen itu menyoroti berbagai persoalan teknis kepemiluan.
Mulai dari praktik politik uang, kesenjangan akses politik, hingga persoalan penggunaan teknologi informasi dalam rekapitulasi yang menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Ia menegaskan perlunya penguatan digitalisasi pemilu untuk meningkatkan transparansi, serta integrasi laporan dana kampanye dengan lembaga keuangan.
"Misalnya bisa dengan menggandeng OJK untuk memastikan akuntabilitas laporan dana kampanye," imbuhnya.
Sementara itu, salah seorang akademisi yang hadir adalah Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr Agus.
Pihaknya mengajukan tiga opsi rekomendasi perbaikan sistem pemilu. Yaitu meliputi sistem proporsional tertutup, sistem gabungan, atau kembali ke sistem semula.
"Saya perlu menekankan sistem pemilu ini pada sistem proporsional tertutup. Karena ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi praktik politik transaksional selama ini," ujar Dr Agus. (mar/r2)
Editor : Siti Aeny Maryam