LombokPost – Kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto yang berseteru memperebutkan jabatan ketua umum PPP di Muktamar Ancol resmi melakukan rekonsiliasi.
Kedua kubu mengakhiri konflik dengan menemui Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas di Kantor Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/10) pukul pukul 15.30 WIB.
Menkum Supratman Andi Agtas mengeluarkan keputusan tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP untuk lima tahun mendatang.
Supratman mengatakan awalnya menerima surat perubahan susunan kepengurusan dari pihak Mardiono.
"Sebelumnya, beliau mengirim surat ke Kementerian Hukum akan perubahan susunan kepengurusan," jelas Supratman.
Hasilnya, Muhamad Mardiono menjabat ketua umum, sedangkan Agus Suparmanto menjadi wakil ketua umum.
Adapun posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP dijabat Taj Yasin atau Gus Yasin yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng).
Berikutnya, Wakil Sekretaris Jenderal adalah Jabbar Idris. Lalu Bendahara Umum dijabat Imam Fauzan Amir Uskara dan Wakil Bendahara Umum diemban Rusman Ya'qub.
"Memang enam orang ini yang saya terbitkan SK-nya. Mudah-mudahan dengan SK baru ini ada kesejukan kembali dalam keluarga besar PPP," kata Supratman.
Menkum meminta Mardiono melengkapi kepengurusan PPP yang baru.
Supratman berharap SK yang baru itu dapat menciptakan kesejukan dan mengakhiri dualisme di tubuh Partai Kakbah.
Ia meminta DPP di bawah Mardiono untuk segara melengkapi susunan kepengurusan selanjutnya dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan pihaknya sepakat untuk melakukan islah atau rekonsiliasi.
Yaitu dengan mengakhiri perbedaan pandangan dalam Muktamar Ancol. Selanjutnya, PPP akan menggelar rekonsiliasi nasional dalam forum Mukernas.
"Ini sudah menyatu antara pak Agus (Agus Suparmanto, Red) dan saya. Saya minta kader di bawah juga bersatu," kata Mardiono.
Agus Suparmanto memastikan semua kubu yang berseteru di Muktamar Ancol sudah bersatu lagi.
Ia berharap dengan persatuan itu struktur partai akan semakin kokoh dan kuat.
"Dari pusat sampai daerah harus bersatu di bawah Pak Mardiono," kata Agus.
Dikatakan, dengan proses rekonsiliasi kedua kubu, DPW maupun DPC PPP se-Indonesia akan menjadi kondusif.
Untuk memastikan hal itu, tidak ada Muswil maupun Muscab dalam waktu dekat.
Hal itu sambil menunggu terbitnya struktur pengurus lengkap di tingkat DPP periode 2025-2030.
"Termasuk juga tidak ada PAW di DPRD maupun DPW dan DPC," papan eks Menteri Perdagangan (Mendag) era Presiden Jokowi itu.
Editor : Siti Aeny Maryam