LombokPost – Prahara di tubuh Partai Persatuan Pembanguan (PPP) NTB tampaknya makin runyam.
Setelah muncul rencana percepatan Musyawarah Wilayah (Muswil), sejumlah DPC yang mendukung kubu Agus Suparmanto mulai melawan.
Mereka mengancam akan melakukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Muzihir sebagai ketua DPW PPP NTB.
Ketua DPC PPP Kabupaten Lombok Utara (KLU) Narsudin menilai muswil DPW PPP NTB tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Pihaknya tidak mengakui kepemimpinan Muhamad Mardiono yang ditetapkan sebagai ketua umum PPP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum RI.
Di sisi lain, kubu Agus Suparmanto masih melakukan perlawanan dengan menggugat ke pengadilan.
"Bagaimana bisa muswil. Kan masih dalam gugatan di DPP oleh kubu Agus Suparmanto. Nanti hasil muswil siapa yang sahkan," kata Narsudin.
Menurutnya, proses gugatan masih panjang sehingga kubu Mardiono tidak bisa serta mengakui sebagai ketua umum PPP yang sah.
"Perjalanan ini kan masih panjang. Selama masih belum inkrah masih akan terus terjadi gugatan, ujarnya.
Ditegaskan, jika Muzihir sebagai Ketua DPW PPP NTB tetap nekat menggelar Muswil, sejumlah DPC yang mendukung kubu Agus Suparmanto siap melakukan perlawan.
Yaitu dengan menggalang mosi tidak percaya ke Muzihir. "Enam DPC akan melakukan mosi tidak percaya. Kami dari DPC punya hak kok," cetusnya.
Menurutnya, dasar DPC melakukan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Muzihir bukan tanpa alasan.
Dikatakan, Muzihir sebagai ketua DPW dinilai sudah membikin gaduh. Sehingga internal PPP menjadi tidak kondusif di NTB.
Karena mengancam akan melakukan pemecatan ke sejumlah kader PPP yang bersebrangan dalam Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara pada 27-29 September lalu.
"Belum apa-apa sudah mau main pecat memecat. Ini partai politik bukan perusahaan," cetus Narsudin.
Seperti diketahui, sedikitnya ada enam ketua DPC PPP di NTB yang diketahui membelot ke kubu Agus Suparmanto.
Mereka adalah ketua DPC PPP Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Lombok Timur, Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima. Mereka disebut-sebut dikomandoi oleh Sekretaris DPW PPP NTB Mohamad Akri.
Ketua DPW PPP NTB Muzihir bersikukuh akan mempercepat pelaksanaan DPW PPP NTB. Ia menargetkan pelaksanaan Muswil PPP NTB akan digelar sekitar pekan ini.
Disampaikan, percepatan muswil sangat penting untuk menguatkan konsolidasi DPW PPP NTB pascapelaksanaan Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara pada 27-29 September lalu.
Apalagi legalitas DPP PPP sudah jelas dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum RI yang mengesahkan kepengurusan PPP di bawah Ketua Umum Muhamad Mardiono.
Disampaikan, terhadap kader yang tidak loyal pasti akan ada mekanisme sanksi. Itu akan dievaluasi dalam agenda partai selanjutnya.
"Setelah ini kan ada Muswil dan Muscab, ya mereka yang mbalelo ini pasti akan dievaluasi," tegas Muzihir.
Ia mengaku marah dan kesal atas tindakan sejumlah kader yang tidak mematuhi garis kebijakan partai.
Padahal, tutur Muzihir, DPW PPP NTB sudah melakukan deklarasi untuk mendukung penuh Mardiono sebagai ketua umum dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil).
Editor : Siti Aeny Maryam