LombokPost – Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB menyoroti masih minimnya serapan anggaran 2025.
Hingga Oktober, tercatat serapan belanja baru mencapai 62,8 persen. Realisasi belanja itu diharapkan terus meningkat hingga akhir Desember.
"Masih ada waktu dua bulan. Tentu kami minta serapan ini dimaksimalkan lagi," kata Wakil Ketua Banggar DPRD NTB H Muzihir, Jumat (31/10).
Menurutnya, OPD bisa mengerek belanja dengan mengandalkan pekerjaan non lelang. Atau melalui penunjukan langsung (PL). Sebab proyek yang dikerjakan melalui PL bisa segara langsung dikerjakan.
"Misalnya saluran irigasi, jalan lingkungan yang kecil-kecil bisa lewat PL," ujar Muzihir.
Tetapi ia merasa pesimistis eksekutif mampu menuntaskan pekerjaan fisik dengan pagu anggaran besar melalui mekanisme lelang.
Hal ini akan sulit dikerjakan dengan sisa waktu yang mepet seperti saat ini. Sebab harus melalui proses lelang, masa sanggah dan lain-lain. Sehingga membutuhkan waktu hingga tahap pekerjaan dimulai.
"Harus ukur waktu. Saya lebih baik menyarankan supaya tidak dikerjakan. Jika tetap dipaksakan namanya bunuh diri," tegas Muzihir.
Ia lantas menyoroti 12 paket proyek gagal lelang yang nilainya mencapai Rp 20,5 miliar. Gagalnya proyek itu disebakan dinas terkait tidak berani mengambil risiko.
Mereka takut mengeksekusi lantaran waktu yang mepet. Nah, proyek gagal tender itu pun bakal berpotensi menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
"Saya melihat Silpa ini bukan lagi Rp 20 miliar. Tapi potensinya mungkin bisa sampai Rp 100 miliar lebih nanti," cetus Muzihir.
Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap Perubahan APBD (P-APBD) NTB 2925 juga menekankan pada efektivitas sisa waktu pelaksanaan anggaran 2025.
"Hasil evaluasi Mendagri kita diminta melakukan penyesuaian. Bisa juga ada pengurangan (belanja, Red) karena waktu yang mepet ini," ungkap Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Sementara itu, sisa belanja anggaran APBD 2025 masih cukup besar. Dari data hingga 17 Oktober 2025 lalu tercatat realisasi pendapatan mencapai Rp 4,846 triliun lebih.
Anggaran yang sudah dibelanjakan sebesar Rp 4,028 triliun. Artinya, dana APBD yang masih menganggur di kas daerah sebesar Rp 818 miliar.
"Ini harus dibelanjakan," kata Anggota Banggar DPRD NTB Muhammad Aminurlah.
Disampaikan, jangan sampai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB sengaja mengendapkan dana itu di bank dengan maksud tertentu.
Misalnya mengejar bunga deposito dari anggaran ratusan miliar yang mengendap di bank tersebut.
Ia tetap menyarankan agar anggaran tetap dicairkan. Khususnya untuk membiayai proyek-proyek fisik pemerintah.
"Karena mungkin dari sisa anggaran itu sudah banyak proyek yang sudah kontrak. Maka sekarang tinggal dikerjakan," ujar Maman, sapaan karibnya.
Editor : Siti Aeny Maryam