Itu setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan 10 calon direksi dinyatakan lulus tahap fit and proper test.
"Tinggal sekarang diputuskan dalam RUPS. Lebih cepat lebih baik," kata Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi, Senin (3/11).
Disampaikan, keputusan Bank NTB Syariah untuk segara menggelar RUPS sangat penting. Sebab ini menjadi dasar direksi untuk menentukan kebijakan dan business plan ke depan.
"Ngapain ditunda lagi. Kalau direksi sudah ditetapkan baru kami bisa berbicara lebih detail bagaimana korporasi ke depan," ujarnya.
Sebagai pengendali saham mayoritas, DPRD pun meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk segara melakukan RUPS.
Ini penting untuk mengkonsolidasikan direksi baru supaya segera melakukan aksi korporasi. Bagaimana langkah ke depan untuk memajukan Bank NTB Syariah lebih baik dari sebelumnya.
Salah satu yang menjadi perhatian serius soal insiden siber yang pernah melanda Bank NTB Syariah. Sehingga jajaran direksi harus bekerja keras dalam meng-upgrade teknologi perbankan demi keamanan dan kenyamanan nasabah.
Di sisi lain, bank pembangunan daerah itu juga harus melakukan inovasi dan terobosan dalam transaksi.
Apalagi sampai sekarang belum bisa melakukan transaksi antarbank. Transaksi baru di internal Bank NTB Syariah saja.
Dewan khawatir jika tidak ada inovasi transaksi, lama kelamaan para nasabah bisa beralih ke bank lain.
Hal itu menjadi pekerjaan rumah direksi baru untuk terus berbenah. Sehingga jajaran direksi baru bisa lebih baik dari pengurus sebelumnya.
"Inovasi transaksi ini harus di-underline oleh direksi baru. Bagaimana agar memastikan semua teknologi transaksi bisa segara berjalan baik. Ini PR direksi baru," cetusnya.
Anggota Komisi III DPRD NTB Muhammad Aminurlah menegaskan gangguan transaksi online yang pernah dialami Bank NTB Syariah sangat mengganggu nasabah.
Insiden ini membuat panik nasabah. Kondisi serupa harus bisa dihindari dengan meningkatkan keamanan teknologi perbankan.
Direksi wajib menghadirkan teknologi yang lebih canggih, sehingga tidak terjadi lagi masalah siber seperti dulu.
Sehingga penerapan standar tata kelola korporasi yang lebih kuat dan profesional, tentu harus dikedepankan.
"Jangan sampai kualitas pelayanan sama saja dengan sebelumnya. Pembenahan aspek teknologi dan keamanan sistem digital harus dilakukan untuk melengkapi kinerja bisnis perusahaan," tegas Maman, sapaan karibnya.
Diketahui, OJK telah menetapkan 10 calon direksi dan komisaris Bank NTB Syariah yang lolos berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
Yaitu Nazaruddin sebagai Direktur Utama. Direksi lainnya Adhi Susantio, Agus Suhendro, Ajar Susanto Broto, dan Ferry Ardiansyah.
Sedangkan, jajaran Komisaris Bank NTB Syariah yang dinyatakan lolos fit and proper test OJK adalah Putu Rahwidhiyasa, Anis Mudjahid Akbar, Achmad Fauzi, M. Taufiq Gozi, dan Agus Priyanto.
Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo mengatakan hasil fit and proper test tersebut telah resmi disampaikan oleh OJK kepada pihak Bank NTB Syariah untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Proses ini merupakan bagian penting dari tahapan seleksi sebelum para calon pengurus resmi ditetapkan dan mulai menjalankan tugasnya.
"Nama-nama yang lolos ini sudah kami serahkan kepada pihak bank untuk proses pengangkatan melalui RUPS. Ini untuk calon pengurus yang belum ditetapkan dalam RUPS sebelumnya," jelas Rudi
Editor : Siti Aeny Maryam