LombokPost – DPRD menggelar rapat paripurna pada masa persidangan kesatu Tahun Sidang 2025/2026, Senin (24/11).
Rapat paripurna kali ini agenda utamanya adalah mendengarkan penjelasan Gubernur terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD 2026.
Ada juga agenda penjelasan dari Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD NTB tentang rencana Program perda tahun 2026.
"Penyusunan Raperda tentang APBD 2026 merupakan langkah kita dalam memastikan segala tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan di NTB dapat terpenuhi," kata Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.
Wagub menyampaikan program dan kegiatan yang disusun 2026 diprioritaskan untuk mencapai sejumlah program prioritas yang telah disusun pemerintahan Iqbal-Dinda.
Di antaranya adalah upaya untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Ini sangat penting sebagai langkah untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat NTB.
"Kami ingin agar pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB bisa mencapai nol persen ke depan," jelas Umi Dinda, sapaan karib Indah Dhamayanti Putri.
Selain itu, dukungan anggaran juga ditujukan pada program yang mengarah pada ketahanan dan kemandirian pangan. Program ini bertujuan menjadikan NTB sebagai lumbung pangan nasional.
Di sisi lain, jelas Umi Dinda, NTB sebagai provinsi kepulauan sangat penting untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Salah satunya yaitu dengan menyiapkan sebuah ekosistem industri yang berbasis agromaritim. Yaitu konsep untuk mengintegrasikan sektor pertanian dan kelautan.
"Dengan industri agromaritim NTB bisa membangun sistem ekonomi yang terpadu dan berkalnjutan," papar Umi Dinda.
Selain itu, geografis NTB sangat potensial dengan destinasi pariwisata. Banyak spot wisata yang indah dan memanjakan mata.
Sehingga perlu didorong untuk dapat terus berkembang. Baik dari sisi fasilitas, pelayanan, serta kemudahan akses bagi wisatawan.
"Dengan demikian, destinasi pariwisata kita dapat semakin berkualitas dan berkelanjutan. Juga mampu hadir untuk bersaing dengan destinasi pariwisata bertaraf internasional lainya," ujar Umi Dinda.
Wagub Indah Dhamayanti Putri juga menjelaskan kekuatan postur Rancangan APBD 2026.
Mulai dari pendapatan daerah, contohnya. Pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 5,640 triliun.
Terjadi penurunan sebesar Rp 690 miliar dibandingkan dengan APBD murni 2025 sebesar Rp 6,330 triliun.
Komponen pendapatan asli daerah (PAD) 2026 diproyeksikan sebesar Rp 3,042 triliun. Angka ini direncanakan naik 21,2 persen dari PAD 2025 sebesar Rp 2,510 triliun.
Adapun pendapatan transfer ke daerah (TKD) turun sebesar 31,2 persen. Dari semula dalam APBD 2025 berjumlah Rp 3,609 triliun turun menjadi Rp 2,483 triliun tahun depan.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan turun sebesar 45,7 persen.
Adapun belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 5,751 triliun. Berkurang Rp 471 miliar.
Dari anggaran pada APBD murni 2025 sebesar Rp 6,232 triliun. Turunnya belanja daerah banyak dipicu oleh penurunan transfer ke daerah (TKD) turun sebesar 31,2 persen.
Dari semula dalam APBD 2025 berjumlah Rp 3,609 triliun turun menjadi Rp 2,483 triliun tahun anggaran 2026.
Editor : Siti Aeny Maryam