LombokPost – Nasib 518 tenaga honorer non database yang bekerja lingkungan Pemprov NTB dalam kondisi yang sangat dilematis.
Di satu sisi, DPRD NTB melalui Badan Anggaran (Banggar) mendorong pemprov untuk tetap mempekerjakan mereka tahun depan.
Tapi di sisi lain, hak keuangan untuk menggaji tenaga honorer tidak dianggarkan dalam APBD 2026.
"Memang tidak ada dianggarkan. Tapi kami mohon kebijakan terbaik dari Pak Gubernur (Lalu Muhamad Iqbal, Red) terhadap tenaga honorer ini," kata Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, Minggu (30/11).
Perhatian terhadap 518 honorer tersebut menjadi salah satu rekomendasi DPRD dalam pengesahan Perda APBD 2026, Jumat lalu (28/11).
Banggar mendorong penyelesaian masalah tenaga non ASN secara komprehensif. Dengan mengedepankan rasa kemanusiaan.
Sehingga tidak menimbulkan dampak kemiskinan dan pengangguran massal karena diberhentikan bekerja di lingkungan Pemprov NTB.
"Bagian dari rekomendasi DPRD NTB agar honorer ini bisa dipekerjakan lagi. Sambil pemprov terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat," jelas Baiq Isvie.
Ia berharap agar ada kebijakan tersendiri dari Pemprov NTB. Jika tidak bisa bekerja sesuai dengan OPD saat ini, maka mereka bisa ditugaskan di sejumlah lembaga.
Seperti BUMD, rumah sakit daerah atau sejumlah instansi yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Pokoknya apa pun itu ada kebijakan daerah yang baik. Agar jangan sampai pemerintah diputuskan hubungan kerjanya," papar Isvie.
Terkait opsi melalui mekanisme outsourcing, DPRD menyerahkan ke Pemprov NTB. Prinsipnya yang bersangkutan tetap bisa bekerja hingga tahun depan.
"Apapun namanya. Yang jelas kita berharap secara kemanusiaan diberikan ruang untuk tetap mengabdi di pemerintahan," pungkas Isvie.
Sementara itu, Koordinator Aliansi 518 Tenaga Honorer Pemprov NTB Irfan mengaku sangat kecewa.
Sebab DPRD dan Pemprov tidak memasukkan kebutuhan anggaran untuk 518 honorer dalam APBD 2026. Hal itu menjadi kenyataan pahit yang dialami para honorer itu.
"Padahal kami sudah berkali-kali audiensi dengan DPRD NTB. Juga dihadiri oleh BKD dan Inspektorat," kata Irfan.
Ia menyampaikan kekecewaan para honorer atas hilangnya hak honor mereka dalam penganggaran tahun 2026.
"Kami sangat kecewa. RDP dan audiensi sudah kami lakukan. Hal-hal yang seharusnya menjadi pertimbangan justru hilang pada rapat paripurna," ujarnya.
Pihaknya menyayangkan sikap DPRD NTB yang dinilai tidak mengangkat persoalan nasib honorer 518 dalam paripurna tersebut. Padahal pertemuan dan penyampaian aspirasi sebelumnya telah dilakukan secara formal dan terbuka.
"Memang dalam rekomendasi dicantumkan penyelesaian masalah tenaga non ASN. Tapi menurut kami dorongan ini tidak tegas," ujarnya.
Selain itu, Irfan juga mengungkapkan bahwa aliansi telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri.
Namun hingga kini, surat tersebut belum mendapatkan respon.
"Kami kecewa dengan sikap gubernur yang begitu tertutup. Padahal kami adalah honorer yang masih mengabdi untuk daerah ini," cetus pegawai di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) itu.
Keputusan penghilangan hak honorer 518 dalam APBD 2026 ini menjadi pukulan berat bagi mereka yang selama ini menjalankan tugas publik dengan loyalitas tinggi.
Para honorer berharap pemerintah daerah kembali membuka ruang dialog dan mempertimbangkan ulang nasib mereka dalam kebijakan kepegawaian maupun penganggaran dalam APBD 2026.
Editor : Kimda Farida