Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Lima Legislator Berebut Kursi Ketua DPW PKB NTB, Siapa Saja?

Umar Wirahadi • Rabu, 10 Desember 2025 | 14:12 WIB

Para calon ketua DPW PKB se-Indonesia mengikuti UKK di kantor DPP PKB, Jakarta. Salah seorang di antaranya calon ketua DPW PKB NTB Akhdiansyah (duduk depan, dua dari kanan).
Para calon ketua DPW PKB se-Indonesia mengikuti UKK di kantor DPP PKB, Jakarta. Salah seorang di antaranya calon ketua DPW PKB NTB Akhdiansyah (duduk depan, dua dari kanan).
LombokPost – DPP PKB resmi menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi para calon ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia.

Termasuk DPW PKB NTB. Lima politisi PKB mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon ketua DPW. 

Mereka adalah Lalu Hadrian Irfani, Mahdalena, M.Jamhur, Akhdiansyah, dan Lalu Sarjana.

Kelima nama itu masuk dalam rekomendasi tim koordinator pembentukan pengurus DPW PKB masa bakti 2016-2031 DPP PKB untuk menjadi calon ketua DPW. 

"Lima nama ini sudah diumumkan dalam Muswil DPW PKB NTB pada 23 November lalu," kata Ketua DPC PKB Lombok Tengah Lalu Pelita Putra, Selasa (9/12).

Disampaikan, setiap kandidat punya peluang yang sama untuk menjadi calon ketua DPW.

Tapi dari lima kader, nama Lalu Hadrian Irfani dan Mahdalena diisukan paling santer bersaing. Mereka sama-sama menjabat sebagai anggota DPR RI dari PKB. Miq Ari, sapaan karib Lalu Hadrian Irfani adalah anggota DPR RI dapil NTB 2 (Pulau Lombok).

Sedangkan Mahdalena anggota dewan dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa). Mereka sama-sama memiliki kekuatan elektoral di wilayah masing-masing. 

"Siapa pun nanti yang terpilih tentu itulah yang terbaik yang diputuskan oleh DPP," ujar Lalu Pelita.

Sementara tiga calon lainnya juga berstatus anggota dewan. M.Jamhur dan Akhdiansyah adalah anggota DPRD NTB. Sedangkan Lalu Sarjana adalah Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah. 

Ketua DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi, Legislatif dan Eksekutif Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa pelaksanaan UKK merupakan komitmen PKB untuk memastikan proses rekrutmen pemimpin wilayah berjalan transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"UKK ini adalah bentuk transparansi PKB dalam menjaring calon ketua DPW. Kita ingin memastikan setiap kandidat memiliki kapasitas, karakter kepemimpinan, dan integritas yang kuat," tegas Gus Halim sapaan karib Abdul Halim Iskandar. 

Para calon ketua DPW PKB se-Indonesia mengikuti UKK di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (9/12). UKK juga diikuti lima calon ketua DPW PKB NTB.
Para calon ketua DPW PKB se-Indonesia mengikuti UKK di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (9/12). UKK juga diikuti lima calon ketua DPW PKB NTB.

Disampaikan, UKK bukan sekadar formalitas. Tapi itu menjadi ikhtiar serius PKB untuk memastikan bahwa calon ketua DPW benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan memimpin.

"Kekuatan PKB di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas pemimpinnya," paparnya.

Menurut Gus Halim, seluruh rangkaian UKK dirancang untuk menyiapkan pemimpin DPW PKB yang adaptif, visioner, dan siap memperkuat konsolidasi partai di tingkat provinsi.

"Kami ingin DPW dipimpin oleh kader terbaik. Mereka yang bukan hanya punya gagasan besar, tetapi juga energi dan komitmen untuk membesarkan PKB dan melayani rakyat," ujarnya.

Dijelaskan, UKK sejalan dengan gagasan dan arah perjuangan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Yaitu ingin menempatkan penguatan struktur sebagai fondasi utama bangunan politik PKB.

Menurutnya, Cak Imin selalu menekankan bahwa kemenangan PKB tidak boleh bertumpu pada figur semata, melainkan pada struktur yang modern, solid, dan dikelola oleh pemimpin yang kompeten.

"Gagasan besar Ketua Umum adalah membangun struktur yang berdaya, struktur yang benar-benar bekerja untuk rakyat. UKK ini adalah penerjemahan langsung dari visi itu. Kita ingin memastikan setiap DPW berada di tangan pemimpin yang punya kecakapan dan orientasi perjuangan yang selaras dengan garis kepemimpinan beliau,” kata Gus Halim.

Untuk menjamin objektivitas penilaian, DPP PKB melibatkan pihak profesional yang secara khusus dihadirkan sebagai penguji.

Para kandidat diwajibkan menjalani serangkaian tes psikometri dan penilaian kepemimpinan.

Setelah itu, para calon ketua DPW mengikuti Leaderless Group Discussion (LGD) untuk mengukur kemampuan kolaborasi, komunikasi strategis, pemecahan masalah, hingga kepemimpinan situasional.

"PKB membutuhkan ketua DPW yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial, visi pembangunan, dan kemampuan menggerakkan struktur hingga tingkat akar rumput," pungkas mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu. 

 

Editor : Siti Aeny Maryam
#PKB #Uji Kelayakan dan Kepatutan #PKB NTB #Lalu Hadrian Irfani #Muhaimin Iskandar atau Cak Imin