LombokPost – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengebut perbaikan gedung sekretariat DPRD NTB yang ikut terbakar dalam demonstrasi 30 Agustus lalu.
Gedung tiga lantai itu direhabilitasi total. Pengecatan ulang dilakukan di semua bagian bangunan.
"Pengecatan total dilakukan di bagian dalam dan luar gedung," kata Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Humas Sekretariat DPRD Provinsi NTB Muhammad Erwan, Jumat (12/12).
Pantauan Lombok Post memperlihatkan para pekerja mengebut perbaikan gedung sekretariat dewan itu.
Bagian tembok yang menghitam karena bekas kobaran api dicat ulang. Sehingga tampilannya terlihat kembali bersih.
Beberapa pilar bangunan yang rusak juga diperbaiki. Mulai dari bagian lorong, tangga, dan atap. Termasuk fasilitas berupa toilet.
Papan nama kantor juga dicopot untuk diganti dengan yang baru. "Pokoknya dilakukan rehabilitasi total," ujar Erwan.
Ditargetkan, perbaikan dilakukan hingga akhir Desember ini. Total anggarannya sekitar Rp 3 miliar dari Kementerian PU.
"Tahun ini tahap pertama. Kalau belum tuntas lanjut lagi tahun depan," sambungnya.
Setelah gedung utama sisi kanan terbakar, kini gedung sekretariat yang awalnya untuk kantor ASN DPRD berubah menjadi tempat aktivitas dewan sehari-hari.
Di sana sudah dibangun lima ruang rapat darurat. Yaitu rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD).
"Dari hasil pengecekan dan asesmen Kementerian PU, tampaknya gedung sekretariat ini tidak perlu dibangun ulang. Cukup diperbaiki saja," jelas Erwan.
Berbeda dengan gedung utama kantor DPRD NTB yang kondisinya rusak berat.
Kementerian PU juga sudah merevisi kategori tingkat kerusakan kantor itu. Dari awalnya rusak ringan menjadi rusak berat.
Bahkan setelah diasesmen ditemukan kemiringan konstruksi di sisi utara gedung dewan.
Kemiringan konstruksi gedung ini bisa membahayakan para pegawai dan staf yang bekerja di lingkungan DPRD NTB.
Sehingga di sepanjang pilar gedung masih dipasang police line. Para pegawai atau masyarakat umum seharusnya dilarang melintas untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Karena kondisi rusak berat, gedung utama DPRD harus dibangun ulang. Sehingga bangunan lama direncanakan untuk dihancurkan 2026.
Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB untuk proses penghapusan aset gedung.
"Kami sudah koordinasi dengan BPKAD. Ini sedang berproses di BPKAD untuk penghapusan gedung sebelum dibangun ulang," paparnya.
Kerusakan berat gedung dewan bukan hanya karena faktor kebakaran yang terjadi pada 30 Agustus 2025.
Tapi juga karena dampak dari gempa yang mengguncang Pulau Lombok pada 2018 lalu.
Baca Juga: Kantor DPRD NTB Dibakar Demonstran, Kerugian Puluhan Miliar
Saat itu dampak gempa tidak pernah mendapat sentuhan perbaikan. Sehingga ditambah lagi bekas kebakaran memperparah kondisi dan kekuatan pilar-pilar gedung.
"Tentu kita bersyukur respon dan tindakan cepat dari Kementerian PU. Bahwa objek-objek yang terdampak seperti kantor DPRD NTB ini akan segera mendapat penanganan," jelas Hendra.
Editor : Jelo Sangaji