LombokPost – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah me-launching Program Desa Berdaya (PDB) pada Selasa lalu (16/12).
Bagi pemerintahan Iqbal-Dinda, ini termasuk program unggulan yang sangat penting. Karena diproyeksikan menjadi program strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB.
Politisi senior PDIP Made Slamet mengatakan masih banyak kritik publik soal PDB. Mulai dari rekrutmen pendamping desa berdaya yang tidak transparan. Juga ketidakjelasan indikator capaian program.
"Jangan sampai ini menjadi program seremonial belaka," kata Made, Jumat (19/12).
Disampaikan, anggaran program desa berdaya di APBD 2026 cukup tinggi. Dialokasikan mencapai Rp 130 miliar.
Untuk tahap pertama menyasar 40 desa yang memiliki kantong kemiskinan. Diharapkan program ini bisa menghasilkan penurunan kemiskinan ekstrem yang terukur.
"Dengan dukungan APBD yang cukup besar ini, jangan sampai hanya jadi kegiatan seremonial dan simbolik," ujar Made.
Saat ini tingkat kemiskinan ekstrem NTB masih tercatat 2,04 persen. Atau jumlahnya mencapai 119 ribu orang.
Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi.
Adapun kemiskinan secara keseluruhan sampai 658.600 orang atau 11,91 persen. Persoalan sosial itu tersebar di kantong-kantong kemiskinan di 10 kabupaten/kota se-NTB.
Dewan mendorong program desa berdaya benar-benar memiliki dampak positif secara progresif dalam mengentaskan persoalan sosial ekonomi masyarakat.
Seperti kemiskinan, pengangguran, gini rasio, dan peningkatan kesejahteraan. "Sehingga ini harus dijawab dengan indikator capaian yang jelas," cetus anggota Komisi V DPRD NTB itu.
DPRD meminta agar program desa berdaya dengan anggaran Rp 130 miliar menjadi program berbasis outcome base.
Yaitu memiliki efek jangka panjang dan dampak yang lebih luas terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem.
Agar indikator output dan outcome bisa terukur, pemprov diminta melakukan mekanisme evaluasi publik secara terbuka. Transparansi program kegiatan juga harus jelas.
"Sehingga inilah pentingnya proses seleksi pendamping yang bebas konflik kepentingan dan berbasis kompetensi," pungkas Ketua Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) DPRD NTB.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Sudirsah Sujanto mengapresiasi gebrakan yang dilakukan pemerintahan Iqbal-Dinda.
Dikatakan, desa berdaya patut dinantikan hasilnya. Khususnya dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di NTB. Program ini selaras dengan fokus pembangunan nasional.
"Ini adalah gebrakan luar biasa. Fraksi Gerindra DPRD Provinsi NTB sangat mengapresiasi langkah strategis Pak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem," katanya.
Melalui desa berdaya, rencananya Gubernur Iqbal akan mengalokasikan dukungan dana sebesar Rp 300 hingga Rp 500 juta per desa.
Melalui dukungan program, ia optimistis program unggulan tersebut akan mampu menuntaskan PR besar dengan menyasar kantong-kantong kemiskinan di NTB.
Baca Juga: Mendes PDT RI Apresiasi Program Desa Berdaya, Hapus Kemiskinan Ekstrem, NTB Perkuat Ketahanan Pangan
"Program ini sangat realistis dan menjadi jurus ampuh dalam mengentaskan kemiskinan bisa zero hingga 2029 nanti secara perlahan tapi pasti dengan menumbuh kembangkan ekonomi di desa," ujar Sudirsah.
Dari 1.166 desa di NTB, ada sekitar 106 yang menjadi sasaran desa berdaya. Tapi intervensi akan dilakukan secara bertahap setiap tahun.
"Tentu akan dilakukan bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kita," papar Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB itu.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri yang dikonfirmasi mengatakan program desa berdaya baru saja di-launching. Hal ini agar masyarakat NTB bisa mengetahui program itu.
"Bahwa program ini sudah mulai kita laksanakan. Dan masyarakat yang tadinya belum tahu menjadi terinformasikan," kata Umi Dinda, sapaan karibnya.
Ia menampik bahwa program desa berdaya hanya sebatas seremonial saja. Kesuksesan program itu, ujar dia, menjadi kerja kolektif semua pihak.
Bukan hanya Pemprov NTB, tapi juga pemeirntah kabupaten/kota se-NTB, perangkat desa dan kecamatan hingga warga desa setempat yang menjadi sasaran.
"Ini adalah kerja bersama. Dan saya rasa tidak dikedepankan acara seremonial. Tapi lebih pada substansi agar bagaimana upaya kita dalam pengentasan kemiskinan," papar Umi Dinda.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ada di tiga daerah terbanyak.
Antara lain Kabupaten Bima 13,88 persen. Kemudian di Kabupaten Lombok Timur 14,51 persen. Serta tertinggi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan angka kemiskinan tertinggi 23,96 persen.
Editor : Marthadi