LombokPost – Wakil rakyat meminta Pemprov NTB mulai tancap gas di awal tahun ini.
Misalnya dengan mulai menyiapkan dokumen lelang proyek sejak awal. Tujuannya agar pekerjaan tidak molor sampai akhir tahun nanti.
Anggota Komisi IV DPRD NTB Abdul Rahim mengatakan dokumen lelang proyek prioritas harus diutamakan untuk dituntaskan.
Seperti proyek perbaikan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar. Seperti perbaikan jalan, jembatan, maupun jaringan irigasi.
"Ini penting diutamakan karena jadi kebutuhan dasar masyarakat," kata Bram, sapaan karib Abdul Rahim, Minggu (4/1).
Khusus proyek fisik, dia meminta OPD untuk mencermati kembali rekanan atau kontraktor. Kualitas pekerjaan 2025 harus menjadi dasar evaluasi dalam memilih rekanan.
Jika hasil pekerjaan tidak sesuai ekspektasi, OPD terkait harus berani menolak kontraktor untuk tidak kembali mengerjakan proyek pemerintah.
"Sikap tegas ini penting agar para rekanan ini juga serius," ucapnya.
Selama ini, sambung Bram, kontraktor selalu berorientasi mengejar banyak untung. Sehingga mereka berlomba-lomba memperbanyak pekerjaan. Tapi kualitas proyek dikerjakan asal-asalan.
Bisa jadi mereka juga memiliki tenaga kerja yang tidak kapabel dalam mengerjakan proyek. Salah satunya di bidang infrastruktur pekerjaan jalan.
"Saya minta OPD teknis harus memiliki keberanian melakukan tindakan tegas terhadap rekanan yang bermasalah," tegasnya.
Ia mencontohkan proyek jalan provinsi long segment Lenangguar-Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, yang belum tuntas pekerjannya. Hingga tutup tahun anggaran 2025, progres pekerjaan dengan anggaran Rp 19 miliar lebih itu baru mencapai 65 persen.
DPRD meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB untuk melakukan evaluasi terhadap kontraktor yang mengerjakan. Yaitu PT Amar Jaya Pratama Group (AJPG).
"Kami minta PUPR untuk melakukan evaluasi terhadap rekanan rekanan ini. Apakah masih layak melanjutkan proyek di NTB," kata Bram.
Disampaikan, banyak pertanyaan publik terkait portofolio PT AJPG. Mengapa kontraktor asal Aceh itu menjadi pemenang lelang. Mengapa lelang tidak dimenangkan oleh kontraktor yang lebih besar.
"Tentu banyak yang bertanya mengapa kontraktor ini yang diloloskan. Dengan anggaran cakupan pekerjaan yang besar, harusnya PUPR cari yang lebih qualified," pungkas politisi PDIP itu.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Muis Konco meminta OPD terkait untuk berbenah.
Molornya sejumlah pekerjaan tidak boleh lagi terulang tahun ini. Sebab hingga November 2025 lalu, contohnya, progres pelaksanaan kegiatan banyak yang masih di bawah 50 persen.
Hal ini sangat mengganggu pekerjaan. "Karena kontraktor pasti mengebut pekerjaan di akhir tahun. Dan ini sering mengabaikan kualitas," ujar Konco, sapaan karibnya.
Bukan hanya pekerjaan fisik. Progres realisasi keuangan juga sangat rendah sampai November.
Rendahnya serapan anggaran ini banyak dipengaruhi oleh keterlambatan tender. Sehingga ia mendesak agar dokumen lelang mulai disiapkan sedini mungkin.
"Sehingga kalau sudah masuk waktunya, tinggal dilelang saja. OPD juga punya waktu leluasa untuk memilih calon kontraktor yang lebih berkualitas," tegas politisi PAN itu.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin