LombokPost — Wacana penghapusan Pilkada langsung dan pengalihan pemilihan kepala daerah ke DPRD kembali menuai penolakan luas dari publik. Survei nasional yang dirilis LSI Denny JA menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia tetap menghendaki kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Hasil survei tersebut mencatat 66,1 persen responden secara nasional menyatakan tidak setuju jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sementara 28,6 persen responden menyatakan setuju, dan 5,3 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
“Ini bukan sekadar mayoritas tipis, melainkan mayoritas kuat yang melampaui ambang psikologis 60 persen. Dalam ilmu opini publik, ini menandai penolakan sistemik, bukan fluktuasi sesaat,” kata Direktur SIGI LSI Denny JA, Ardian Sopa, dalam keterangan tertulis yang diperoleh Lombok Post, Rabu (7/1).
Ia menegaskan, penolakan terhadap Pilkada DPRD tidak terkonsentrasi pada satu kelompok sosial tertentu. “Yang penting dicatat, penolakan ini menyebar merata di hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Artinya, ini bukan isu kelompok, tetapi kehendak publik secara luas,” ujarnya.
Menurut Ardian, jika Pilkada diserahkan kepada DPRD, maka terpilihnya kepala daerah dari Aceh hingga Papua berpotensi hanya ditentukan oleh kesepakatan segelintir elite partai politik di Jakarta. “Risikonya adalah pemindahan kedaulatan dari rakyat ke elite partai,” kata dia.
Dari sisi metodologi, Ardian menjelaskan survei ini disusun dengan fondasi ilmiah yang kuat. Penelitian melibatkan 1.200 responden yang mewakili pemilih Indonesia, menggunakan metode multi-stage random sampling.
“Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur, dengan margin of error sekitar plus minus 2,9 persen,” jelasnya.
Survei tersebut dilaksanakan pada 10–19 Oktober 2025 dan diperkuat dengan riset kualitatif berupa analisis media serta pendapat para ahli. Menurut Ardian, pendekatan ini membuat hasil survei tidak hanya menjawab apa yang dipikirkan publik.
“Dengan desain riset ini, kami juga bisa menjelaskan mengapa sikap penolakan publik terhadap Pilkada DPRD mengeras dan cenderung bertahan,” ujarnya.
Berdasarkan temuan itu, LSI Denny JA merekomendasikan jalan tengah dalam pembenahan demokrasi lokal. Fokus diarahkan pada perbaikan kualitas Pilkada langsung, bukan pada penghapusannya.
“Perbaiki kualitas Pilkada langsung, tekan biaya politik, perketat rekrutmen kandidat, dan perkuat pengawasan. Menghapus Pilkada langsung tanpa mandat publik yang kuat justru berisiko memicu krisis legitimasi,” pungkas Ardian.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin