LombokPost - Penolakan publik terhadap wacana Pilkada oleh DPRD terbukti melintasi sekat sosial. Survei nasional LSI Denny JA menunjukkan tidak ada perbedaan berarti dalam sikap publik berdasarkan gender maupun wilayah tempat tinggal.
Berdasarkan temuan survei, 65,8 persen laki-laki dan 66,4 persen perempuan menyatakan menolak Pilkada DPRD. Sementara dari sisi teritori, penolakan datang merata baik dari warga desa maupun warga kota, yang sama-sama berada di angka 66,7 persen.
Direktur SIGI LSI Denny JA, Ardian Sopa, menegaskan bahwa keseragaman sikap ini menunjukkan isu Pilkada langsung bukan persoalan identitas.
“Tidak ada bias gender, tidak ada bias wilayah. Ini menandakan bahwa Pilkada langsung dipahami sebagai isu kepemilikan kedaulatan, bukan isu identitas sosial atau geografis,” ujarnya.
Dari sisi kelas ekonomi, survei justru menemukan pola yang lebih menarik. Penolakan terhadap Pilkada DPRD meningkat seiring kenaikan tingkat pendapatan responden.
Pada kelompok berpendapatan di bawah Rp 2 juta per bulan, penolakan tercatat 64,9 persen. Angka ini naik menjadi 65,9 persen pada kelompok pendapatan Rp 2–4 juta, dan melonjak hingga 70 persen pada kelompok berpendapatan di atas Rp 4 juta per bulan.
“Ini penting dicatat. Penolakan tidak didorong oleh ketidaktahuan politik, justru menguat di kelas ekonomi atas yang cenderung lebih sadar risiko oligarkisasi kekuasaan lokal,” kata Ardian.
Ia menjelaskan, kelompok dengan akses informasi dan pengalaman politik yang lebih luas cenderung melihat Pilkada DPRD sebagai mekanisme yang rawan transaksi elite dan konsentrasi kekuasaan.
Temuan serupa juga terlihat dari variabel pendidikan. Di semua jenjang pendidikan, mayoritas responden menyatakan menolak Pilkada DPRD. Penolakan tertinggi datang dari kelompok tamat SD ke bawah sebesar 73,5 persen, disusul lulusan SMA sederajat 71,1 persen, D3 ke atas 61 persen, dan SMP sederajat 52,4 persen.
Baca Juga: SMPN 6 Mataram Serius Tatap TKA
“Tingginya penolakan di kelompok berpendidikan rendah justru menunjukkan bahwa demokrasi langsung telah dipahami sebagai hak dasar, bahkan tanpa bahasa akademik,” ujar Ardian.
Namun, penolakan paling keras tercatat berdasarkan kelompok usia dan generasi. Generasi Z atau pemilih berusia di bawah 27 tahun mencatat angka penolakan tertinggi, mencapai 84 persen.
Kelompok milenial menyusul dengan 71,4 persen, generasi X 60 persen, dan baby boomer 63 persen. Ardian menyebut temuan ini sebagai sinyal paling krusial dalam survei tersebut.
“Generasi yang lahir dan tumbuh sepenuhnya dalam era Pilkada langsung justru paling keras menolak penghapusannya. Bagi mereka, Pilkada langsung bukan capaian reformasi, tetapi kenormalan demokrasi. Menghilangkannya terasa seperti kemunduran historis,” tegasnya.
Menurut Ardian, data lintas generasi ini menjadi peringatan bagi pembuat kebijakan. Setiap upaya mengubah sistem Pilkada tanpa mandat publik yang kuat berisiko menciptakan jarak serius antara negara dan generasi masa depan pemilih.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin