LombokPost – Petinggi DPD Gerindra NTB memberikan klarifikasi soal video viral pernyataan Ketua DPD Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri yang menilai masih wajar terjadinya insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Itu disampaikan ketika menjawab pertanyaan wartawan dalam momen perayaan HUT ke-18 Gerindra, Jumat lalu (6/2). Belakangan penyataan itu menjadi polemik dan menjadi viral di media sosial.
"Bukan begitu maksudnya.Seolah-olah ada kewajaran terjadi keracunan dalam MBG. Sama sekali bukan seperti itu," tegas Bendahara DPD Gerindra NTB Lalu Wirajaya, Selasa (10/2).
Dikatakan, dirinya ada di lokasi mendampingi Pathul saat wawancara dengan media terjadi.
Saat itu, Bupati Lombok Tengah (Loteng) itu sedang memberikan keterangan dalam konteks keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. Bahwa sejauh ini sasaran program MBG sudah mencapai 60 juta lebih penerima secara nasional.
Selain menjadi pemenuhan gizi bagi siswa, MBG juga membuka lapangan kerja dan memberikan multiplayer effect terhadap roda perekonomian rakyat.
"Di tengah wawancara itu rupanya ada wartawan yang bertanya masih ada kejadian keracunan MBG di sejumlah daerah. Dijawab lah oleh Pak Ketua (Ketua DPD Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri, Red)," ujar Wirajaya.
Nah, Pathul menyampaikan secara nasional jumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 60 ribu hingga 81 ribu dapur secara nasional. Ini melayani lebih dari 60 juta penerima.
Dengan cakupan sebesar itu, satu kasus yang terjadi ia nilai tidak mencerminkan kegagalan program secara keseluruhan. Pathul pun meminta media tidak mengembangkan isu tersebut secara berlebihan.
"Soal kejadian keracunan pada anak, itu adalah kasus yang bisa saja terjadi. Bukan berarti programnya yang salah. Tapi ini kasus yang terjadi karena oknum petugas mungkin yang lalai," papar Wirajaya.
Sesuai data BGN, angka keracunan makanan mencapai 0,00017% secara nasional. Penyebabnya karena kesalahan teknis di lapangan. Seperti pihak dapur memasak terlalu awal, sehingga makanan tersimpan terlalu lama sebelum didistribusikan ke sekolah.
Meski kesalahan teknis ini dinilai minim, pemerintah berkomitmen untuk terus membenahi standar keamanan pangan dan menindak dapur penyedia yang melanggar prosedur.
Partai Gerindra sebagai pendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo, jelas Wirajaya, tidak akan memberi toleransi terjadi insiden keracunan yang membahayakan anak-anak.
Ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengusut tuntas kasus keracunan dan menindak tegas oknum di dalamnya. Agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
"Sanksi tegas harus dilakukan terhadap SPPG sesuai ketentuan. Kalau terjadi lagi (keracunan, Red) kami berharap dan mendorong SPPG ini ditutup saja," tegasnya.
Terkait viralnya pernyataan Pathul yang kesannya seakan-akan memaklumi kasus keracunan MBG, Wirajaya mengaku bisa memahami hal itu dari sudut pandang politik.
Bahwa itu itu bagian dari dinamika politik yang memanfaatkan keseleo lidah dari seorang Ketua DPD Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri.
"Jangan terprovokasi oleh hal-hal seperti itu. Yang jelas program prioritas MBG ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kami di Gerindra mendorong BGN untuk terus melakukan pembenahan sesuai dengan aturan," imbuh Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Gerindra NTB Sudirsah Sujanto menambahkan pihaknya akan terus mengawal program prioritas Presiden Prabowo itu.
Tujuannya agar pelaksanaan di lapangan benar-benar berjalan sesuai harapan tanpa ada kasus keracunan.
"Tentu kami sangat ingin zero angka keracunan. Makanya SPPG harus betul-betul teliti saat menyajikan makanan ke siswa atau penerima," kata Sudirsah.
Ia setuju agar tata kelola SPPG harus terus dibenahi sesuai SOP. Harus dilakukan evaluasi total terhadap dapur MBG yang masih lalai.
Misalnya masih ditemukan kasus keracunan ke penerima manfaat. Pengawasan ketat juga dilakukan di seluruh SPPG wilayah Provinsi NTB.
"Evaluasi harus. Bukan program yang diusik tapi oknum yang tidak bertanggung jawab yang harus dikenai sanksi," tegas Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB itu.
Diketahui, program MBG di Provinsi NTB telah menjangkau 1.935.436 penerima manfaat.
Program tersebut didukung oleh 670 SPPG yang aktif serta melibatkan 2.719 mitra pemasok atau supplier di berbagai daerah.
MBG di NTB disebut telah menyerap sebanyak 31.509 tenaga kerja lokal dalam kurun waktu sekitar 10 bulan.
Editor : Jelo Sangaji