LombokPost – Cuaca ekstrem berupa tingginya intensitas hujan menyebabkan banjir bandang di sejumlah daerah di Pulau Lombok maupun Sumbawa.
Bencana hidrometeorologi ikut mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Sejumlah ruas jalan milik provinsi pun dilaporkan rusak berat.
Kondisi itu menjadi perhatian serius DPRD NTB. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB diminta bergerak cepat.
"Kami minta untuk segara mendapatkan perbaikan. Jangan biarkan kerusakan bertambah parah," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Sudirsah Sujanto, Jumat (27/2).
Ditegaskan, kerusakan jalan harus cepat ditangani. Yaitu melalui pemeliharaan rutin di OPD teknis. Jika dibiarkan, kerusakan akan menjadi tambah parah. Selain itu juga rentan menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas.
Ia meminta dinas PUPRPKP NTB untuk aktif turun ke lapangan. Ini untuk mengidentifikasi kondisi kerusakan jalan. Sehingga skema perbaikan bisa dilakukan.
"Dengan cara apapun harus cepat mendapatkan perbaikan. Nanti PUPR yang tahu mana yang harus diperbaiki permanen atau cukup dengan pemeliharaan rutin," ujarnya.
Disampaikan, perbaikan jalan rusak tidak harus menunggu akhir tahun. Saat ini juga bisa dilakukan perbaikan jalan.
Menurut Sudirsah, anggaran dari pos belanja tak terduga (BTT) juga bisa dimanfaatkan untuk daerah bencana. Dalam APBD 2026, nominal BTT mencapai Rp 16 miliar.
"Namanya darurat. Kalau rusak karena banjir atau longsor maka mendesak untuk ditangani," papar Sudirsah.
Disampaikan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memprioritaskan penanganan sarana dan prasarana yang benar-benar vital.
Terutama yang memiliki keterhubungan langsung dengan aktivitas masyarakat. Fokus utama penanganan infrastruktur dari BTT diarahkan pada infrastruktur penghubung dan fasilitas umum.
Seperti jembatan yang terputus antarwilayah, akses jalan penting, serta sarana lain yang berdampak langsung pada perekonomian dan aktivitas sosial masyarakat. Termasuk akses untuk ketahanan pangan.
"Fasilitas yang memang sangat vital untuk kepentingan perekonomian dan aktivitas sosial kemasyarakatan yang ada di daerah. Termasuk untuk kepentingan pertanian," pungkas Sudirsah.
Sekretaris Komisi V DPRD NTB Sitti Ari menyampaikan bahwa Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah mengaktifkan payung hukum tanggap darurat bencana.
Status tanggap darurat bencana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) tanggal 19 Januari 2026 lalu. "Artinya dengan payung hukum ini, BTT bisa dimanfaatkan untuk menangani dampak bencana," kata Sitti Ari.
Pemprov melalui OPD terkait, jelas dia, harus segara mendata kerusakan dan kebutuhan apa saja sebagai dampak bencana.
Selain infrastruktur juga berupa kebutuhan logistik yang dibutuhkan oleh warga terdampak banjir. Dirinya pernah turun meninjau kondisi korban banjir di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu lalu (25/2).
Di sana banjir menerjang empat dusun di lokasi. Yaitu yakni Dusung Pasung, Sengkudu, Peliakan, dan Ranggekalo.
Total ada 382 kepala keluarga (KK) yang terdampak banjir. Ketinggian air bah di kawasan yang dekat dengan wisata Kuta Mandalika itu mencapai 1,5 meter.
"Tentu warga di sana butuh bantuan logistik. Saya minta agar OPD terkait untuk turun menyalurkan bantuan," tegas politisi PPP itu.
Editor : Pujo Nugroho