Audiensi yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (2/3/2026) ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati.
Dalam pertemuan tersebut, Sari Yuliati didampingi oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Fokus utama bahasan adalah dampak pengurangan alokasi TKD terhadap kapasitas fiskal di 415 kabupaten seluruh Indonesia.
Sari Yuliati memberikan apresiasi atas langkah ADKASI yang konsisten mengawal isu-isu daerah. Menurutnya, pola kebijakan TKD perlu dibahas secara transparan agar menghasilkan solusi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Kami menghadirkan Ketua Komisi XI agar persoalan ini dapat dipahami secara kebijakan maupun teknis. Kami akan ikut membantu dan memperjuangkan kebutuhan daerah, karena kami juga berasal dari daerah,” ujar Sari Yuliati.
Senada dengan Sari, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengakui adanya potensi pengurangan kapasitas fiskal daerah akibat relokasi anggaran ke program strategis nasional. Ia berjanji akan memanggil pihak eksekutif untuk duduk bersama mencari solusi.
“Kami akan memanggil pihak eksekutif, termasuk dirjen terkait, untuk mencari solusi strategis agar kesejahteraan daerah tetap terjaga,” tegas Misbakhun.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR Sari Yuliati Serahkan Ribuan Bantuan Bedah Rumah untuk Warga NTB
Dampak Langsung terhadap Pembangunan
Ketua Umum ADKASI, Siswanto, menekankan bahwa kebijakan TKD saat ini memerlukan evaluasi mendalam. Pasalnya, pengurangan anggaran tersebut menghambat pelaksanaan visi-misi pemerintah daerah serta pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten.
“Kami akan terus menyuarakan persoalan daerah di setiap kesempatan, demi kapasitas fiskal yang memadai untuk pembangunan,” ungkap Siswanto.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal ADKASI, Berlian Rayes, menilai audiensi kali ini sebagai langkah paling konkret yang pernah dilakukan. Ia berharap alokasi TKD diformulasikan kembali agar sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing daerah.
“Perhatian yang diberikan oleh Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Komisi XI memberi semangat baru bagi perjuangan ADKASI. Alokasi TKD harus diformulasikan kembali agar menjadi kebijakan strategis yang berdampak langsung sesuai kebutuhan masing-masing daerah,” tutur Berlian yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Sumbawa.
Melalui audiensi ini, ADKASI berharap DPR RI dapat mendorong pemerintah pusat untuk melakukan langkah nyata dalam meninjau ulang kebijakan fiskal, sehingga roda pembangunan di daerah dapat berjalan lebih optimal.
Editor : Redaksi Lombok Post