LombokPost– Komisi IV DPRD NTB menggelar rapat kerja lanjutan dengan mitra kerja untuk mengevaluasi capaian anggaran 2025, Kamis (2/4). Yang diundang adalah Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) NTB. Rapat berlangsung dengan sejumlah masukan konstruktif dari anggota dewan terkait penguatan kebijakan energi, pertambangan, dan tata kelola sumber daya alam di daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sudirah Sujanto menanyakan parameter kebijakan ESDM terkait dinamika sektor pertambangan. Khususnya mekanisme pembukaan kembali tambang yang sebelumnya ditutup. Ia menekankan pentingnya kejelasan indikator kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian di lapangan.
"Termasuk kami juga mendorong pembaruan data terkait tambang ilegal di NTB," ujar Sudirsah.
Isu strategis pertambangan ini perlu dibenahi secara bersama. Seperti transparansi data dan sinkronisasi kewenangan pusat dan daerah. Sudirsah menilai bahwa belum ada korelasi yang kuat antara capaian sektor ESDM dengan penurunan angka kemiskinan di NTB. Padahal potensi bidang pertambangan bisa dimaksimalkan untuk pengentasan kemiskinan.
"Potensi sektor energi ini harus terus dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat," imbuhnya.
Baca Juga: Pezeshkian Bongkar Akar Konflik Iran–AS Sejak 1953
Ia juga menyoroti perlunya percepatan hilirisasi serta pengembangan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), panas bumi, dan energi angin.
Sekretaris Komisi III Hasbullah Muis Konco mengatakan terdapat sejumlah isu strategis yang perlu dibenahi di sektor ESDM. Mulai dari transparansi data, sinkronisasi kewenangan pusat-daerah, pengawasan pertambangan, hingga percepatan transisi energi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di NTB.
"Masih ada kesenjangan antara capaian makro dan kondisi riil di lapangan. Khususnya terkait akses listrik masyarakat," kata Konco.
Ia juga menekankan perlunya penguatan sinkronisasi dan pengawasan terhadap realisasi tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan tambang yang beroperasi di Bumi Gora.
Dalam konteks kebijakan energi transisi, Konco menyampaikan dukungan terhadap arah pengembangan mobil listrik sebagai bagian dari strategi energi berkelanjutan daerah. Ia menilai bahwa di tengah dinamika global yang turut memengaruhi potensi kelangkaan BBM.
Baca Juga: Hormuz Lumpuh, Inggris Hanya Punya Stok Makanan Tiga Hari
"Percepatan kebijakan kendaraan listrik menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat. Termasuk kesiapan infrastruktur pendukung di NTB," pungkas politisi PAN itu.
Dalam rapat itu, Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin memaparkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan tren positif. Khususnya di bidang energi baru terbarukan (EBT). EBT tercatat melampaui target dengan realisasi 106,68 persen.
"Sedangkan rasio elektrifikasi mencapai 99,99 persen atau hampir universal," kata Samsudin.
Namun demikian, pengelolaan air tanah baru mencapai 60,02 persen, dengan hambatan utama pada aspek regulasi karena kewenangan perizinan berada di pemerintah pusat. "Ini yang menyebabkan ruang intervensi daerah menjadi terbatas," jelasnya. (mar)