LombokPost – Wakil rakyat mengapresiasi pelantikan Abul Chair sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) NTB definitif. Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda hadir langsung dalam momen pelantikan dan pengambilan sumpah yang dipimpin langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Pendopo Gubernur, Kamis (9/4).
Baiq Isvie memberi dukungan atas terpilihnya Abul Chair untuk mengisi kursi jabatan karier tertinggi bagi PNS di daerah itu.
"Tentu kita mendukung. Sebagaimana tugas Sekda pada umumnya yang bertugas membantu Gubernur menyusun kebijakan, mengoordinasikan seluruh OPD serta memberikan pelayanan administratif," kata Isvie.
Baca Juga: Sah Dilantik, Sekda NTB Abul Chair Langsung Dapat Tugas Spesial dari Gubernur Iqbal
Disampaikan, dengan dilantiknya sekda dedinitif, birokrasi pemerintahan Pemprov NTB akan semakin efktif. Apalagi sekda berperan sentral dalam memimpin sekretariat daerah. Termasuk dalam membina ASN, dan memastikan jalannya pemerintahan berjalan sesuai aturan.
"Setelah ini di bawah koordinasi sekda baru, kita harapkan birokrasi pemprov akan semakin berlari kencang," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya juga mengapresiasi pelantikan Abul Chair sebagai sekda definitif. Ia meminta mantan Kepala BPKP Jatim itu untuk cepat beradaptasi dengan birokrasi Pemprov NTB.
Baca Juga: Sekda NTB Abul Chair Ajak Semua Pihak Kolotan: Komit, Loyal, dan Militan Bangun Bumi Gora
"Saatnya kita tunggu kinerja beliau. Tentu kita berharap seluruh program kerja Pak Gubernur bisa dengan cepat terakselerasi," katanya.
Menurutnya, akselerasi program kerja gubernur sangat penting. Saat ini masa pemerintahan Iqbal-Dinda tersisa waktu efektif empat tahun hingga 2029. Sehingga berbagai program kerja dan visi misi gubernur harus cepat terlaksana.
Khususnya yang mencakup program prioritas seperti ketahanan dan kemandirian pangan, penurunan angka kemiskinan ekstrem serta pariwisata NTB mendunia.
Baca Juga: Abul Chair Dilantik sebagai Sekda NTB, Ini Profil dan Perjalanan Kariernya
"Kami optimistis di bawah koordinasi sekda definitif, percepatan program kerja akan terus terjadi," paparnya.
Saat ini, sambung dia, DPRD tidak mempersoalkan bahwa pejabat yang bersangkutan bukan birokrat asal NTB. Tapi pihaknya optimistis Abul Chair akan bekerja maksimal untuk kemajuan NTB.
"Prinsipnya secara regulasi tidak ada masalah. Meskipun beliau bukan dari NTB, tapi ketika beliau mulai berniat jadi Sekda NTB, tentu beliau sudah mempelajari bagaimana karakter NTB ini," ujar Wirajaya.
Ditegaskan, terpilihnya Abul Chair karena unsur meritokrasi dijalankan dengan baik. Profesionalitas dan rekam jejak menjadi pertimbangan. Apalagi dengan kemampuan mumpuni sebagai mantan kepala BPKP, Abul Chair dipastikan memiliki kemampuan dalam tata kelola keuangan daerah di tengah langkah efisiensi saat ini.
"Dengan latar belakang sebagai kepala BPKP, tentu berdampak pada akuntabilitas dan transparan tata kelola keuangan daerah ke depan. Saat ini kita butuh orang seperti ini," pungkas Wirajaya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Sudirsah Sujanto menegaskan peran sekda sangat vital. Selain menjadi pengendali birokrasi, sekda juga harus berperan sebagai jembatan yang efektif dengan banyak lembaga. Khususnya membangun hubungan baik antara eksekutif dan legislatif. Termasuk menjaga hubungan harmonis kedua lembaga. DPRD optimistis, Abul Chair mampu menjalankan peran itu.
"Kalau eksekutif dan legislatif harmonis, roda pemerintahan di NTB berjalan baik," katanya.
Kini berbagai pekerjaan rumah menanti Sekda Abul Chair. Seperti pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2026, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga menyiapkan APBD 2027. Agenda terdekat juga menuntaskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2025. "Kita harus belajar dari sebelumnya. Pembahasan agenda ini jangan sampai molor dari target," ujar Sudirsah.
Lebih jauh Sudirsah mengatakan bahwa pelantikan sekda definitif dilakukan melalui berbagai tahapan. Sebelumnya, pansel melalui Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyerahkan tiga nama ke pemerintah pusat melalui Sekretaris Negara. Tiga nama tersebut yakni Abul Chair, Ahmad Saufi, dan Ahsanul Khalik. "Jadi sekda ini yang menetapkan pemerintah pusat. Dan dilantik oleh gubenur atas nama pemerintah pusat," pungkas Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB itu.
Editor : Redaksi