LombokPost - Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029 diprediksi menjadi titik balik penting bagi arah demokrasi lokal, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 mendorong kader muda tampil sebagai pemimpin daerah, sekaligus meminta elite lama memberi ruang secara terbuka.
Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menegaskan bahwa regenerasi kepemimpinan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga demokrasi tetap hidup dan adaptif.
“Membuka ruang bagi kader muda adalah prasyarat utama lahirnya demokrasi yang berkelanjutan,” ujarnya di Mataram, Sabtu (11/4/2026).
Baca Juga: PWNU NTB Tegakkan Netralitas dan Rangkul Semua Kubu
Regenerasi Bukan Sekadar Ganti Usia
Analis politik yang akrab disapa Didu itu menilai, tanpa keberanian memberi panggung kepada generasi baru, demokrasi hanya akan berjalan di tempat.
Menurutnya, regenerasi bukan sekadar pergantian figur, tetapi juga perubahan cara pandang, energi, dan keberanian menghadirkan solusi baru.
“Kalau yang tampil itu-itu saja, yang terjadi hanya pengulangan pola. Demokrasi kehilangan daya dorong sebagai mekanisme perubahan,” tegasnya.
Kader Muda Dinilai Lebih Adaptif
Didu menjelaskan, kader muda memiliki keunggulan dalam menjawab tantangan zaman, terutama dalam hal adaptasi teknologi, inovasi kebijakan, dan pendekatan berbasis data.
Selain itu, kedekatan generasi muda dengan kelompok usia produktif dinilai mampu meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
“Ini penting agar komunikasi politik lebih efektif dan kebijakan lebih relevan,” katanya.
Partai Politik Diminta Berani Berinvestasi
Namun, ia mengakui, jalan kader muda menuju kontestasi Pilkada tidak mudah. Salah satu hambatan utama adalah mekanisme rekrutmen partai politik yang masih pragmatis.
Partai, kata dia, cenderung memilih kandidat dengan popularitas tinggi dibandingkan memberi kesempatan pada kader muda yang masih membangun basis.
“Kalau partai terus berpikir jangka pendek, regenerasi tidak akan jalan. Harus ada keberanian berinvestasi pada kaderisasi,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Siap Kebut Raperda Pajak dan Retribusi
Didu menekankan pentingnya sistem pembinaan terstruktur, mulai dari pendidikan politik, penguatan kapasitas, hingga pemberian panggung sejak dini.
Elite Senior Diminta Legowo
Selain partai politik, Didu juga menyoroti peran tokoh senior. Ia meminta elite lama bersikap legowo dan beralih peran menjadi mentor bagi generasi muda.
“Ini bukan soal kehilangan panggung, tapi memastikan kesinambungan kepemimpinan,” tegasnya.
Dinasti Politik Jadi Tantangan
Dalam analisisnya, Didu juga mengkritisi masih kuatnya praktik dinasti politik yang dinilai mempersempit ruang kompetisi.
Menurutnya, dominasi lingkar keluarga dalam kekuasaan berpotensi melemahkan meritokrasi dan akuntabilitas publik.
“Kalau akses kekuasaan tidak setara sejak awal, sulit menghasilkan pemimpin terbaik,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pilkada 2029 harus menjadi momentum mengurangi dominasi dinasti politik melalui reformasi partai, peningkatan literasi politik, dan regulasi yang lebih adil.
Baca Juga: Demokrat Disarankan Lirik Figur Dengan Mesin Politik Strategis
Representasi dan Inklusivitas Penting
Didu juga menyoroti pentingnya komposisi pasangan calon yang mencerminkan keberagaman sosial di NTB.
Namun, ia mengingatkan bahwa representasi tidak boleh sekadar simbolik, melainkan harus diikuti kapasitas nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Perlu Ekosistem Politik Sehat
Menurut Didu, keberhasilan mendorong kader muda tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan sinergi antara partai politik, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, hingga media.
Ia juga mendorong pemilih muda untuk aktif mengawal demokrasi secara kritis dan rasional.
“Kalau ingin demokrasi daerah lebih berkualitas, kita harus berani berubah. Memberi ruang bagi kader muda adalah keharusan,” pungkasnya.
Editor : Rury Anjas Andita